DPRD Medan Minta Pemko Prioritaskan Pembangunan dan Tindaklanjut

Medan — DPRD Medan meminta Pemerintah Kota Medan menentukan skala prioritas pembangunan dan segera menindaklanjuti aspirasi warga. Permintaan itu disampaikan dalam laporan hasil Reses VI Masa Sidang III Tahun Sidang 2025-2026 Dapil 1 pada rapat paripurna, Senin (31/8). Dapil 1 mencakup Kecamatan Medan Barat, Medan Petisah, Medan Helvetia, dan Medan Baru.

Inti laporan reses dan rekomendasi

Anggota DPRD Medan Dapil 1 menyorot pentingnya sinergi antar OPD, khususnya Bappeda, agar usulan masyarakat terakomodasi dalam perumusan kegiatan pemerintah. Hal ini dianggap perlu untuk mewujudkan visi-misi wali kota dan meningkatkan kesejahteraan warga.

"Dari reses ini disarankan kepada Pemko Medan melalui Bappeda agar lebih dibangun sinergitas untuk mengakomodir saran dan pendapat maupun rumusan permasalahan dalam pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang diperoleh dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan."

Keluhan warga: infrastruktur hingga banjir

Dalam reses, warga menyampaikan sejumlah keluhan utama terkait kondisi fisik kota. Permasalahan yang sering muncul antara lain:

• Jalan rusak dan berlubang pada beberapa gang dan akses utama;
• Drainase tersumbat dan debit banjir yang kerap mengikis tebing sungai;
• Penerangan jalan umum (LPJU) yang mati di beberapa titik;
• Pencemaran dan pengelolaan sampah yang tidak tertib jadwal.

Contoh konkret yang dikemukakan warga adalah Jalan Notes Gang Sosial di Kelurahan Sei Putih Barat, Jalan PWS Gang Mawar, dan kerusakan tebing sungai di Jalan Klambir 5 Gang Bunga.

Layanan publik dan akses data

Warga juga mengeluhkan akses layanan kesehatan dan administrasi. Beberapa lansia dan keluarga tidak memiliki ponsel sehingga kesulitan mendaftar melalui aplikasi JKN Mobile atau mengakses Identitas Kependudukan Digital (IKD).

• Warga minta pendaftaran manual tetap dilayani dengan fotokopi BPJS atau KTP.
• Ada kekhawatiran data penerima bantuan sosial terhambat karena ketergantungan pada aplikasi.

Keamanan dan kebersihan lingkungan

Isu keamanan juga muncul, terutama laporan pencurian malam hari di beberapa gang. Warga meminta patroli lebih intensif. Terkait sampah, laporan menyebut pengangkutan sering tidak sesuai jadwal sehingga menimbulkan titik pembuangan liar.

Tindak lanjut yang diminta

Para anggota dewan mendesak OPD terkait melakukan percepatan pelayanan publik sesuai kewenangan masing-masing. Fokusnya adalah perbaikan infrastruktur, penataan drainase, penambahan LPJU, peningkatan akses layanan kesehatan, serta penanganan sampah dan keamanan lingkungan.

Dengan langkah-langkah tersebut, DPRD berharap hasil reses dapat menjadi bahan konkret bagi perencanaan dan realisasi program pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.