Ketegangan DPRD Deliserdang vs Bupati Asri Ludin menjelang HUT

Deliserdang, Sumut — Dalam setahun terakhir, hubungan antara Pimpinan DPRD Deliserdang dan Bupati Asri Ludin Tambunan kerap memanas. Meski demikian, mereka tampak kompak saat Rapat Paripurna istimewa memperingati HUT Kabupaten Deliserdang ke-80 di Gedung Paripurna, Rabu (1/7/2025).

Paripurna HUT ke-80: pesan dan suasana

Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Zakky Shahri dan tiga Wakil Ketua DPRD. Hadir pula Bupati Asri Ludin, Wakil Bupati Lom Lom Suwondo, serta pejabat daerah lainnya.

Dalam sambutannya Zakky menyerukan syukur dan evaluasi bersama atas komitmen kemajuan daerah.

Serta momentum untuk melakukan evaluasi komitmen kita terhadap kemajuan daerah dan masyarakat Deliserdang yang kita cintai

Usai sidang, Bupati Asri Ludin meninggalkan gedung terlebih dahulu. Sementara Wakil Bupati Lom Lom memilih berfoto bersama Pimpinan DPRD dan tokoh setempat.

Aksi walk out dan sumber ketegangan

Ketegangan muncul beberapa hari sebelum paripurna. Pada Sidang Paripurna 23 Juni 2025, pembahasan LKPD dan KUA-PPAS memicu interupsi dan akhirnya walk out yang dilakukan Wakil Ketua DPRD Agustiawan Saragih.

Agustiawan menjelaskan keinginan percepatan pembahasan, namun menegaskan prosedur DPRD harus dihormati.

Keinginan bapak, ibu dan saya sama. Tapi kita kan punya aturan yang tertuang didalam Tatib, RPJMD sudah termasuk satu program yang menjadi prioritas kita kan, saya selaku koordinator Baleg. Inikan sudah saya tindak lanjuti sampai pembahasan sudah terjadwal dengan Banmus dan pengesahannya di bulan 8

Walk out itu memicu reaksi keras dan hampir ricuh di ruang sidang. Saat situasi memanas, Bupati Ludin menyampaikan dukungan terhadap upaya percepatan pembahasan program yang menurutnya merupakan perubahan besar.

Terimakasih kepada seluruh rekan-rekan anggota DPRD Deliserdang yang betul-betul berjuang untuk masyarakat Deliserdang. Inilah yang saya maksudkan satu perubahan besar yang harus kita laksanakan di Kabupaten Deliserdang. Perubahan-perubahan yang mendasar dan mendukung kepada seluruh kebutuhan masyarakat Kabupaten Deliserdang. Terus lah berjuang untuk rakyat kita

Kasus MTS Al-Washliyah: DPRD turun tangan

Ketegangan meningkat saat Pemkab menyegel gedung yang dipakai siswa MTS Al-Washliyah di Petumbukan, Galang. Penyegelan terjadi pada hari pertama tahun ajaran baru, Senin (14/7/2025), dan membuat ratusan siswa tidak bisa belajar.

Ketua DPRD Zakky dan Wakil Ketua Hamdani langsung datang ke lokasi dan mendesak petugas membuka pagar. Saat pintu dibuka, siswa dan guru bersorak gembira.

Bupati orang baik, mungkin masukan salah aja dari bawahannya

Zakky menilai penanganan Pemkab tidak tepat dan mengingatkan siswa Al-Washliyah juga merupakan warga Deliserdang yang harus diperhatikan.

Kan katanya mikir siswa SMP 2 juga, siswa Al-Washliyah juga anak beliau karena warga Deliserdang. Jangan dikotak-kotak hanya anak SMP 2 saja dibilang anak-anaknya

Persoalan ini akhirnya mendapat perhatian Gubernur Sumatera Utara, yang memutuskan gedung dihibahkan ke pihak Al-Washliyah dan menugaskan Pemprov mencari lokasi baru untuk membangun kembali SMPN 2.

Kritik kebijakan lain: penggusuran dan 'lucky draw'

Selain isu sekolah, DPRD juga mengkritik penggusuran yang menimpa warga Jalan Tirtadeli dan permintaan dukungan perusahaan berupa lucky draw pada peringatan HUT Kabupaten ke-80.

Bupati dan DPRD merupakan satu kesatuan Pemerintahan Daerah. Rekomendasi DPRD itu hasil pengawasan sebagai mitra, bukan intervensi

Wakil Ketua DPRD Kuzu Serasi Tarigan menyebut permintaan hadiah undian kepada perusahaan memalukan dan bertentangan dengan arahan efisiensi anggaran pemerintah pusat.

Tapi sesuai arahan Presiden efisiensi, ngapain dilakukan semeriah. Kalau tidak sanggup ya sudah lah seadanya. Ini malah membebankan ke perusahaan, ya model-model pejabat seperti inilah membuat investor lari ke luar negeri. Banyak sekarang perusahaan lari ke luar negeri karena banyak pungli di Indonesia

Hubungan antara DPRD dan Pemkab Deliserdang saat ini tetap dinamis: tampak kompak di momen seremonial, namun tetap mengandung konflik kebijakan yang berpotensi mempengaruhi proses pelaksanaan program daerah ke depan.