DPR Soroti Pemangkasan Anggaran Ekonomi Kreatif

Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyerukan evaluasi atas pemangkasan anggaran Kementerian Ekonomi Kreatif yang diumumkan pemerintah, Jumat, 14 Agustus 2026, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ia menilai pemangkasan itu berisiko menghambat target menjadikan sektor kreatif sebagai the new engine of growth bagi perekonomian.

Sorotan Komisi VII terhadap pemangkasan

Samuel menegaskan dukungan anggaran menjadi kunci bagi pengembangan industri kreatif, terutama yang digerakkan generasi muda. Ia meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan efisiensi untuk memastikan program berjalan optimal.

Ekonomi kreatif memiliki potensi besar menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi. Program ini pun dijalankan bersama Kementerian Pariwisata dan Kementerian UMKM.

Menurut Samuel, pemangkasan anggaran berpotensi mengurangi kapasitas pendanaan program pelatihan, fasilitasi pasar, dan dukungan infrastruktur digital yang menyasar pelaku kreatif muda.

Dampak pada pelaku muda dan sektor teknologi

Anggota DPR itu menyoroti pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif, khususnya di bidang teknologi informasi, yang menunjukkan perkembangan positif. Namun, ia mengingatkan bahwa potensi tersebut membutuhkan suntikan anggaran agar manfaatnya bisa dirasakan luas.

Sekitar ekosistem startup dan usaha kreatif, dana pemerintah sering kali menjadi pemicu awal untuk program inkubasi, akses pasar, dan kolaborasi lintas kementerian. Tanpa alokasi memadai, beberapa program berisiko tertunda.

Konteks kebijakan fiskal dan pernyataan Presiden

Pemerintah menegaskan efisiensi anggaran sebagai bagian dari pengelolaan fiskal yang lebih ketat. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa penguatan ekonomi nasional tidak hanya soal pertumbuhan, tetapi juga tata kelola keuangan yang akuntabel dan kebijakan peningkatan produktivitas.

BPK menjaga agar setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar dan tepat sepanjang 2025, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp112 triliun.

Ucapan Presiden tersebut menegaskan fokus pemerintah pada efisiensi anggaran dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan penghematan besar pada 2025.

Prospek dan rekomendasi

Samuel meminta agar pemerintah mempertimbangkan kembali pemangkasan pada Kementerian Ekonomi Kreatif agar target menjadikan sektor ini sebagai mesin pertumbuhan baru tidak terganggu. Ia mendorong dialog lintas kementerian untuk memprioritaskan program yang berimplikasi langsung pada penciptaan lapangan kerja dan inovasi digital.

Ke depan, keputusan anggaran akan menjadi penentu seberapa cepat ekosistem kreatif nasional dapat tumbuh dan memberi kontribusi nyata pada perekonomian.