DPR Minta Penanganan Febrie Adriansyah Transparan dan Setara
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta semua pihak menghormati proses hukum atas penetapan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Pernyataan itu disampaikan usai Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, 21 Juli 2026. Meski telah ditetapkan tersangka, Febrie hingga kini diketahui belum ditahan.
Permintaan untuk menghormati proses penyidikan
Puan menegaskan penyidikan memerlukan waktu untuk mengumpulkan alat bukti dan menyelesaikan tahapan pemeriksaan. Ia meminta supaya aparat penegak hukum diberi ruang menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
Sekarang ini tentu saja proses itu membutuhkan waktu untuk penyidik. Kami menghormati proses yang sedang berjalan
Harapan agar penanganan dilakukan transparan
Selain menghormati proses, Puan menuntut agar penanganan perkara berlangsung secara transparan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga hubungan kerja antar lembaga penegak hukum agar tidak terganggu oleh satu kasus.
Dan jangan kemudian membuat sinergi antara kejaksaan dan kepolisian itu menjadi renggang. Karena satu kasus, kemudian jangan membuat kemudian sinergi antara satu lembaga itu kemudian tidak terjalin sinerginya
Seruan kesetaraan di hadapan hukum
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa turut meminta penghormatan terhadap proses penyidikan yang masih berlangsung. Menurut Saan, DPR akan menunggu hasil dari proses hukum tersebut.
Saan menambahkan bahwa penegakan hukum harus mengedepankan asas kesetaraan. Ia menyinggung prinsip equality before the law dan berharap tidak ada perbedaan perlakuan dalam penanganan setiap perkara sehingga keadilan dapat ditegakkan.
Implikasi dan langkah ke depan
Permintaan DPR ini menempatkan perhatian publik pada bagaimana aparat penegak hukum menangani kasus tokoh yang punya posisi strategis sebelumnya. DPR menekankan dua hal utama: menghormati tahapan penyidikan dan menjaga keadilan serta transparansi dalam prosesnya.
Ke depan, DPR akan mengikuti perkembangan penanganan kasus dan menunggu hasil resmi dari proses hukum yang berjalan. Harapannya, penanganan itu dapat berlangsung sesuai ketentuan tanpa mengganggu sinergi antar-instansi penegak hukum.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...