DPR Minta Skema Penyesuaian Harga BBM Dibuka Transparan
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah memaparkan skema penyesuaian harga BBM secara terbuka dan terukur. Permintaan itu disampaikan saat Dasco menerima perwakilan mahasiswa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 20 Juni 2026. DPR juga menyatakan akan mengawasi kebijakan agar penyesuaian mengikuti harga minyak dunia dan tidak memberatkan masyarakat.
Permintaan penjelasan skema kepada DPR
Dasco meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan mekanisme penyesuaian harga BBM pada rapat kerja bersama komisi terkait pekan depan. Penjelasan diminta bersifat terbuka agar publik memperoleh kepastian terhadap arah kebijakan energi nasional. Dalam pertemuan tersebut, Dasco juga sempat berkomunikasi melalui sambungan telepon dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di hadapan mahasiswa.
Alasan dan dampak kebijakan
Menurut Dasco, keterbukaan diperlukan karena perubahan harga BBM berimplikasi luas pada biaya transportasi dan harga kebutuhan pokok. Ia menekankan pentingnya mekanisme yang bisa mengakomodasi penurunan harga, bukan hanya kenaikan. Dengan demikian, kebijakan dianggap adil dan responsif terhadap fluktuasi pasar global.
"Kalau harga bahan bakar naik, dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat melalui kenaikan biaya transportasi hingga harga kebutuhan pokok. Karena itu, DPR meminta pemerintah (lewat Kementerian ESDM) menjelaskan skema yang juga mengakomodasi penurunan harga,"
Fungsi pengawasan DPR
DPR menegaskan akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan kebijakan energi berlangsung transparan dan akuntabel. Langkah pengawasan dimaksudkan agar kebijakan berpihak kepada rakyat dan implementasinya sesuai penjelasan pemerintah di depan parlemen. DPR menyatakan kesiapan menindaklanjuti bila ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan.
Klarifikasi Menteri ESDM
Menanggapi permintaan tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah akan mengikuti perkembangan harga energi global. Ia mengatakan penyesuaian akan dipertimbangkan apabila harga minyak dunia terus mengalami penurunan. Bahlil juga memastikan sejumlah kategori BBM dan LPG bersubsidi belum mengalami kenaikan hingga saat ini.
Kelangkaan LPG 3 kilogram dan langkah distribusi
Selain persoalan BBM, Dasco menyoroti laporan kelangkaan LPG 3 kilogram di beberapa daerah. Ia meminta Kementerian ESDM segera melakukan pengecekan dan perbaikan distribusi agar penyaluran subsidi tepat sasaran dan ketersediaan pasokan terjaga.
"DPR akan terus mengawal persoalan ini agar distribusi LPG bersubsidi berjalan lancar dan masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh pasokan,"
Menanggapi itu, Bahlil berjanji melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan kondisi distribusi sesuai laporan. Ia juga menegaskan cadangan LPG nasional saat ini dalam kondisi aman, dan pemerintah akan memastikan distribusi berjalan optimal di seluruh wilayah.
Rencana rapat kerja antara DPR dan Kementerian ESDM pekan depan akan menjadi momen penting untuk memperoleh penjelasan detail skema penyesuaian BBM serta rencana perbaikan distribusi LPG bersubsidi.
Berita Terkait
PLN: Penyebab Pemadaman Bergilir dan Wilayah Terdampak
PLN menyatakan pemadaman bergilir akibat gangguan teknis pada beberapa pembangkit; sejumlah wilayah Bekasi t...
Rano Karno Bentuk Tim Sambut Perayaan 500 Tahun Jakarta
Rano Karno bentuk tim kerja menyambut perayaan 500 tahun Jakarta; kegiatan berlangsung sepanjang 2027 dengan...
Warga Minta Kepastian Pasokan PLN Jelang Konversi Kompor Listrik
Masyarakat minta kepastian pasokan listrik PLN sebelum konversi kompor LPG ke kompor listrik induksi yang di...
Prabowo Dorong Pembentukan Akademi Olahraga Nasional
Presiden Prabowo mendorong pembentukan akademi olahraga nasional untuk membina atlet usia 8-10 tahun, kata M...
Kemendag: Potensi Transaksi USD 3,5 Juta di GSE Sydney 2026
Kemendag catat potensi transaksi USD 3,5 juta dari Paviliun Indonesia di GSE Sydney 16โ18 Juni 2026, melibat...
KemenHAM: Program MBG Wujud Pemenuhan HAM, Bukan Pelanggaran
Kementerian HAM menyatakan Program MBG merupakan pemenuhan hak atas pangan, bukan pelanggaran HAM, kata Dirj...