DPR Dorong Sinkronisasi Regulasi Pendidikan Dokter

Komisi XIII DPR mendorong harmonisasi dan sinkronisasi regulasi pendidikan dokter menyusul aduan terkait penahanan sertifikat profesi calon dokter. Rapat digelar pada Kamis, 18 Juni 2026, di Gedung DPR, Jakarta, dengan hadirnya Komnas HAM dan Pergerakan Dokter Muda Indonesia (PDMI).

Langkah DPR dan koordinasi lintas lembaga

Wakil Ketua Komisi XIII, Andreas Hugo Pareira, menyatakan DPR akan menindaklanjuti persoalan aturan yang memicu polemik itu. Komisi berencana menyurati sejumlah mitra untuk membahas dan menajamkan regulasi terkait pendidikan dokter.

Andreas menekankan perlunya koordinasi antarkementerian dan lembaga untuk mencari solusi yang komprehensif.

"Komisi XIII akan menyurati mitra yang berkaitan dengan regulasi ini,"

Permintaan harmonisasi regulasi

Komisi XIII meminta Kementerian Hukum dan HAM melakukan harmonisasi regulasi pendidikan dokter. Selain itu, Komisi menugaskan Kementerian Sekretariat Negara untuk mengoordinasikan pembahasan regulasi bersama kementerian dan lembaga terkait.

Tujuannya agar aturan berjalan seragam dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi lulusan kedokteran. DPR menilai langkah itu penting untuk menjamin kepastian hak kerja dan kompetensi profesional.

Pengawasan hak asasi dan peran Komnas HAM

DPR meminta Komnas HAM memantau aspek hak asasi manusia dalam pendidikan dan praktik kedokteran. Pengawasan akan difokuskan pada pemenuhan hak bekerja sesuai pendidikan dan kompetensi lulusan dokter.

Komnas HAM juga diminta membantu menuntaskan aduan PDMI dengan berkoordinasi bersama kementerian terkait dan organisasi profesi. Permintaan keterangan akan dilayangkan ke pihak-pihak berwenang untuk memperjelas konstruksi peristiwa.

Keluhan PDMI soal sertifikat profesi

PDMI melaporkan belum diterbitkannya sertifikat profesi untuk sejumlah calon dokter. Kondisi tersebut membuat lulusan terhambat melanjutkan proses karier dan izin praktik.

Perwakilan PDMI, Mika Wardani, menilai persoalan berkaitan dengan penerapan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 terhadap angkatan sebelumnya. Ia meminta peninjauan kembali aturan yang mewajibkan lulus uji kompetensi sebelum sertifikat diberikan.

"Kami yang dari angkatan pendidikan 2018 ke bawah, kenapa dikenakan Permen tersebut? Kenapa harus lulus uji kompetensi dulu baru sertifikat profesi kami diberikan?"

Tindak lanjut penyelidikan Komnas HAM

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menyampaikan pihaknya telah menerima aduan PDMI pada 8 Juni 2026 dan sedang memprosesnya. Komnas HAM telah melakukan analisis awal untuk membangun konstruksi peristiwa.

"Komnas HAM sudah melakukan analisis dalam bentuk konstruksi peristiwa,"

Rangkaian langkah berikutnya meliputi surat resmi DPR, koordinasi lintas lembaga, dan pemeriksaan lebih lanjut oleh Komnas HAM. Hasilnya diharapkan memberi kepastian hukum bagi lulusan kedokteran dan mencegah masalah serupa di masa depan.