KLH Segel Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyegel PT Beringin Petroleum Energi (BPE) di Panongan, Kabupaten Tangerang, Sabtu 20 Juni 2026. Penyegelan dilakukan setelah tim menemukan pencemaran multidimensi dari kegiatan pengolahan oli bekas menjadi Chemical Diesel Oil (CDO), sehingga operasional dihentikan dan perusahaan akan diproses secara pidana, perdata, dan administrasi.
Penindakan dan kronologi
Deputi Bidang Penegakan Hukum KLH, Rizal Irawan, menyatakan tindakan penyegelan berdasarkan perintah Menteri Lingkungan Hidup. Tim menemukan aktivitas pengolahan oli bekas yang berjalan dengan proses sederhana menggunakan fasilitas yang disebut "reaktor".
"Penyegelan ini atas perintah dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Jumhur. Kami melakukan penindakan, penegakan hukum terhadap salah satu bidang usaha, yaitu PT BPE (Beringin Petroleum Energi),"
Rizal menambahkan bahwa proses di lokasi meliputi penampungan oli bekas dari beberapa usaha terkait yang kemudian diolah di reaktor sederhana tersebut.
Dampak pencemaran: udara, air, dan tanah
Hasil pemeriksaan menunjukkan dampak lingkungan pada tiga unsur: udara, air, dan lahan. Terdapat dua cerobong pembakaran tanpa PPU atau pengendali udara, sehingga emisi langsung dibuang ke udara.
"Mulai dari penampungan, kemudian diolah direaktor tadi. Ya, disebutnya reaktor, ya, bukan nuklir tapi, non-nuklir ini dan reaktor disebut, hanya pengolahan saja,"
Untuk aspek air, IPAL perusahaan tidak berfungsi sehingga limbah cair mengalir keluar lokasi, tumpah, dan merusak rawa di sekitar pabrik. Kondisi lahan juga terkontaminasi; tim mencatat tanah berwarna gelap dan adanya residu yang disebut sebagai FABA dan SBE.
Status hukum dan potensi sanksi
KLH menyatakan akan menindak perusahaan melalui tiga jalur hukum:
- Pidana
- Perdata dan sengketa lingkungan hidup
- Administrasi
Menurut Rizal, perusahaan memiliki dokumen AMDAL tetapi tidak memiliki Pertek dan SLO, sehingga terbukti melanggar ketentuan administrasi. Untuk unsur pidana, KLH menyebut kemungkinan penerapan Pasal 98, 103, dan 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
"Jadi saya sudah sampaikan ke pemilik bahwa mulai sekarang hentikan kegiatan. Ke depan, kami akan terus melakukan kegiatan-kegiatan operasi seperti ini, demi mendukung industri yang berbasis green industry,"
Pernyataan pekerja
Salah satu pekerja, Dian, menyampaikan bahwa BPE mulai beroperasi sejak 2012, sempat berhenti saat pandemi COVID-19, dan kembali beroperasi pada 2022. Ia mengklaim kapasitas produksi mencapai sekitar 8.000 ton oli bekas per bulan sebelum penyegelan.
"Kami produksi mengolah oli bekas dan dalam sebulan mencapai 8.000 ton. Sempat terhenti saat COVID, namun beroperasi kembali sejak 2022,"
Penutup: implikasi dan langkah selanjutnya
Penyegelan ini menunjukkan penegakan lingkungan yang intensif terhadap industri pengolahan limbah. Selanjutnya, KLH akan melanjutkan proses hukum dan pemeriksaan teknis untuk memastikan pemulihan lingkungan dan kepatuhan administratif sebelum kegiatan di lokasi dapat dipertimbangkan kembali.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...