KSPI: Revisi Permenaker Outsourcing Terbit Awal Juli 2026
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 tentang outsourcing akan terbit awal Juli 2026. Pernyataan itu muncul setelah pembahasan antara KSPI dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Jakarta. Tujuan revisi adalah memperjelas aturan penggunaan tenaga kerja alih daya dan mempertegas pembatasan jenis pekerjaan yang boleh di-outsourcing.
Jadwal dan tujuan revisi
Said Iqbal, Presiden KSPI, menyebut revisi Permenaker itu sudah dibahas bersama Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, perubahan difokuskan untuk membatasi ruang lingkup pekerjaan yang dapat menggunakan skema alih daya. Revisi ini dimaksudkan memberi kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja.
Said Iqbal, dalam keterangan pers KSPI dan Partai Buruh di Jakarta pada 21 Juni 2026: Awal Juli akan keluar revisi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 tentang pekerja alih daya. Ini janji Menaker ketika saya datang kepada beliau.
Ruang lingkup dan pengecualian pekerjaan
KSPI mengusulkan aturan baru dimulai dengan pelarangan penggunaan tenaga kerja outsourcing. Namun, usulan itu masih memberi pengecualian untuk beberapa pekerjaan tertentu sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.
Empat jenis pekerjaan penunjang yang diusulkan tetap dapat menggunakan skema alih daya adalah:
- Catering
- Security
- Cleaning service
- Driver
Perlindungan hak pekerja outsourcing
Said menekankan revisi harus memperkuat perlindungan bagi pekerja alih daya. Hubungan kerja pekerja outsourcing harus memiliki kepastian hukum yang jelas supaya hak-hak normatif terpenuhi.
Hak tersebut meliputi upah minimum, jaminan sosial, hak cuti, pengaturan jam kerja, dan upah lembur. Perbaikan aturan diharapkan mencegah praktik yang merugikan pekerja.
Respon pemerintah dan proses selanjutnya
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan pemerintah terbuka untuk mengevaluasi regulasi outsourcing. Pemerintah telah menerima masukan dari pengusaha dan serikat pekerja melalui Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional.
Yassierli menyatakan bahwa jika ada aspirasi untuk meninjau kembali, pemerintah siap melakukan peninjauan. Namun setiap perubahan harus melalui dialog sosial dengan seluruh pihak terkait.
Proses revisi yang dijanjikan awal Juli akan menentukan apakah pembatasan jenis pekerjaan berlangsung serta bagaimana perlindungan pekerja ditegakkan. Perubahan ini berpotensi memengaruhi struktur ketenagakerjaan dan biaya operasional perusahaan, sehingga dialog antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja tetap krusial ke depan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...