Komisi II Dorong Penguatan Infrastruktur dan Ekonomi Perbatasan

Komisi II DPR meminta BNPP memperkuat pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia–Timor Leste melalui peningkatan layanan publik, konektivitas, dan percepatan pembangunan ekonomi masyarakat. Pernyataan ini disampaikan Ahmad Heryawan pada 21 Juni 2026 sebagai dorongan agar perbatasan bukan hanya penjaga kedaulatan, tetapi juga etalase kemajuan bangsa.

Rekomendasi utama Komisi II

Anggota Komisi II menekankan tiga fokus utama: peningkatan kesejahteraan, kemudahan mobilitas, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Langkah konkret diharapkan melibatkan peningkatan layanan administratif, perbaikan jaringan transportasi, serta investasi usaha mikro dan kecil di wilayah perbatasan.

“Kawasan perbatasan harus menjadi etalase kemajuan bangsa,”

Aher menyatakan tata kelola perbatasan tidak boleh terpaku pada aspek keamanan semata. Penguatan juga harus meliputi sisi sosial ekonomi agar masyarakat merasakan manfaat langsung kehadiran negara.

Peran PLBN sebagai pusat aktivitas

Politikus itu menyoroti peran Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang dikelola BNPP di Nusa Tenggara Timur. PLBN disebut sebagai simbol kehadiran negara sekaligus pusat aktivitas masyarakat lintas batas.

• Motaain
• Motamasin
• Wini
• Napan

“PLBN yang modern dan representatif harus mampu menjadi pusat aktivitas ekonomi baru,”

Aher menambahkan bahwa PLBN modern tidak hanya melayani keimigrasian dan kepabeanan. PLBN juga berfungsi sebagai pusat konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan multiplier effect bagi masyarakat setempat.

Konektivitas dan layanan publik

Untuk mewujudkan target tersebut, Komisi II mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik. Infrastruktur yang dibutuhkan meliputi jalan, jaringan telekomunikasi, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan layanan administrasi pemerintahan.

Pembangunan yang terintegrasi diharapkan meningkatkan daya saing kawasan perbatasan dan mengurangi kesenjangan dengan wilayah lain. Aher menekankan pentingnya kemudahan arus barang, jasa, dan mobilitas manusia secara legal untuk membuka peluang ekonomi baru.

Implikasi dan langkah ke depan

Hubungan baik antara Indonesia dan Timor Leste juga dinilai penting untuk stabilitas kawasan. Partisipasi pejabat BNPP pada peringatan di Dili disebut sebagai upaya diplomasi yang mempererat kerja sama bilateral.

Aher menegaskan perlunya sinergi antar-pemangku kepentingan—pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta—agar kawasan perbatasan berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru yang nyata manfaatnya bagi masyarakat dan bangsa.