Komisi II Dorong Penguatan Infrastruktur dan Ekonomi Perbatasan
Komisi II DPR meminta BNPP memperkuat pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia–Timor Leste melalui peningkatan layanan publik, konektivitas, dan percepatan pembangunan ekonomi masyarakat. Pernyataan ini disampaikan Ahmad Heryawan pada 21 Juni 2026 sebagai dorongan agar perbatasan bukan hanya penjaga kedaulatan, tetapi juga etalase kemajuan bangsa.
Rekomendasi utama Komisi II
Anggota Komisi II menekankan tiga fokus utama: peningkatan kesejahteraan, kemudahan mobilitas, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Langkah konkret diharapkan melibatkan peningkatan layanan administratif, perbaikan jaringan transportasi, serta investasi usaha mikro dan kecil di wilayah perbatasan.
“Kawasan perbatasan harus menjadi etalase kemajuan bangsa,”
Aher menyatakan tata kelola perbatasan tidak boleh terpaku pada aspek keamanan semata. Penguatan juga harus meliputi sisi sosial ekonomi agar masyarakat merasakan manfaat langsung kehadiran negara.
Peran PLBN sebagai pusat aktivitas
Politikus itu menyoroti peran Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang dikelola BNPP di Nusa Tenggara Timur. PLBN disebut sebagai simbol kehadiran negara sekaligus pusat aktivitas masyarakat lintas batas.
- Motaain
- Motamasin
- Wini
- Napan
“PLBN yang modern dan representatif harus mampu menjadi pusat aktivitas ekonomi baru,”
Aher menambahkan bahwa PLBN modern tidak hanya melayani keimigrasian dan kepabeanan. PLBN juga berfungsi sebagai pusat konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan multiplier effect bagi masyarakat setempat.
Konektivitas dan layanan publik
Untuk mewujudkan target tersebut, Komisi II mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik. Infrastruktur yang dibutuhkan meliputi jalan, jaringan telekomunikasi, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan layanan administrasi pemerintahan.
Pembangunan yang terintegrasi diharapkan meningkatkan daya saing kawasan perbatasan dan mengurangi kesenjangan dengan wilayah lain. Aher menekankan pentingnya kemudahan arus barang, jasa, dan mobilitas manusia secara legal untuk membuka peluang ekonomi baru.
Implikasi dan langkah ke depan
Hubungan baik antara Indonesia dan Timor Leste juga dinilai penting untuk stabilitas kawasan. Partisipasi pejabat BNPP pada peringatan di Dili disebut sebagai upaya diplomasi yang mempererat kerja sama bilateral.
Aher menegaskan perlunya sinergi antar-pemangku kepentingan—pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta—agar kawasan perbatasan berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru yang nyata manfaatnya bagi masyarakat dan bangsa.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...