DPR: Pemberantasan Korupsi Era Prabowo Catat Kemajuan Signifikan

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa upaya pemberantasan korupsi pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan banyak kemajuan dalam satu tahun terakhir. Pernyataan itu disampaikan selepas Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD pada Jumat, 14 Agustus 2026, di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Pengadilan "ad hoc" dan penguatan Tipikor

Habiburokhman menyinggung kembali pernyataan Presiden yang menyebut perlunya pengadilan ad hoc untuk perkara korupsi. Menurutnya, konsep pengadilan ad hoc itu sejatinya telah terejawantahkan melalui keberadaan pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor).

“Soal pemberantasan korupsi juga disinggung, Beliau menyampaikan pengadilan ad hoc untuk korupsi. Sebenarnya kalau pengadilan ‘ad hoc’ korupsi itu memang sudah ‘ad hoc’ pengadilan tipikor,”

Dia menambahkan bahwa DPR masih menunggu rincian dan usulan konkret mengenai mekanisme penyidikan atau pengadilan yang dimaksud. Pernyataan itu menunjukkan adanya ruang dialog antara eksekutif dan legislatif terkait penegakan hukum korupsi.

“Ya kita menunggu saja ya akan ini seperti apa ya usulan konkretnya,”

Pengusutan tambang ilegal di Bangka Belitung

Salah satu isu yang menjadi sorotan Habiburokhman adalah tambang ilegal timah di Bangka Belitung. Ia meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk mengusut kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan oknum dari kedua institusi.

Permintaan itu mencerminkan kekhawatiran terhadap praktik tambang ilegal yang diduga melibatkan jaringan terstruktur. Penanganan lintas-instansi dianggap perlu agar proses penegakan hukum berjalan efektif dan tegas.

Perkembangan asset recovery dan capaian penegak hukum

Habiburokhman menegaskan bahwa indikator kemajuan pemberantasan korupsi terlihat dari meningkatnya kegiatan asset recovery oleh penegak hukum. Ia menyebutkan bahwa jumlah pemulihan aset menjadi salah satu tanda pergeseran positif dalam upaya penindakan korupsi.

“Sudah banyak sekali kemajuan, justru yang tadi disampaikan kemajuan-kemajuan tersebut, dalam konteks pemberantasan korupsi semua disampaikan tadi. Anda lihat sendiri begitu banyak asset recovery yang sudah dilaksanakan oleh penegak hukum kita,”

Kemajuan itu menurutnya jika terus dipertahankan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dan mendorong transparansi pemerintahan.

Penutup: menunggu langkah konkret

Meskipun menyoroti berbagai kemajuan, DPR dan publik masih menanti langkah-langkah operasional yang konkret—termasuk detail mengenai pengadilan ad hoc yang diusulkan dan proses investigasi tambang ilegal. Implementasi rekomendasi dan koordinasi antar-institusi menjadi kunci agar klaim kemajuan tidak hanya bersifat retoris, tetapi berdampak nyata pada penegakan hukum.