Dody Hanggono: Pembangunan Infrastruktur Harus Akuntabel

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggono menegaskan pembangunan infrastruktur harus dijalankan secara akuntabel, berkualitas, dan tepat sasaran saat peluncuran buku pertanggungjawaban 500 hari kerja Kementerian PU. Acara berlangsung di Auditorium Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat, 19 Juni 2026.

Peluncuran buku sebagai bentuk pertanggungjawaban

Buku berjudul “Menjawab Mandat: Pembangunan Infrastruktur Kementerian PU” dipresentasikan sebagai catatan resmi kinerja kementerian selama 500 hari pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih. Menurut Dody, publik dan Presiden menjadi pihak yang harus menerima pertanggungjawaban tersebut.

"Sebagai pertanggungjawaban saya kepada publik, bahwa kita tidak pernah main-main dengan konstruksi, hasil kualitas, progress, semuanya sesuai as usual. Kalau bisa kita percepat, kita percepat lagi,"

Penekanan pada akuntabilitas dan kualitas

Dody menekankan bahwa akuntabilitas menyangkut seluruh aspek proyek, dari perencanaan hingga hasil akhir. Ia meminta semua pihak menjaga standar kualitas dan transparansi dalam pelaksanaan pekerjaan.

Akuntabilitas disorot sebagai syarat utama agar pembiayaan publik dan target pembangunan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Kolaborasi lintas instansi

Menurut Dody, pembangunan infrastruktur tidak bisa berjalan sendiri. Ia menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian PU, DPR, dan pemangku kepentingan lain untuk memastikan proyek berjalan optimal dan tepat sasaran.

Rekaman program strategis

Buku tersebut mencatat sejumlah program strategis yang telah dijalankan dan direncanakan. Fokus utama meliputi langkah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan penanganan bencana melalui penguatan infrastruktur air.

• Pembangunan dan perbaikan irigasi untuk mendukung swasembada pangan.
• Penguatan infrastruktur sumber daya air untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana.

Dokumentasi ini dimaksudkan sebagai alat evaluasi sekaligus pedoman percepatan pelaksanaan program di periode berikutnya. Dengan adanya catatan terstruktur, kementerian berharap peningkatan kinerja dapat dipantau lebih jelas oleh publik dan pemangku kebijakan.

Ke depan, Kementerian PU berencana memperkuat mekanisme pemantauan proyek dan memperluas kolaborasi agar target pembangunan lebih cepat tercapai tanpa mengurangi aspek kualitas dan akuntabilitas.