Dirgakkum Korlantas Berganti: ETLE dan Penegakan Humanis Prioritas
Kombes (Pol) I Made Agus Prasatya resmi menggantikan Brigjen (Pol) Faizal sebagai Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri pada 11 Juni 2026 di Jakarta. Serah terima jabatan berlangsung di Aula Madellu, Gedung NTMC Polri dan dipimpin Kakorlantas Irjen (Pol) Agus Suryonugroho. Pergantian ini menegaskan fokus baru Direktorat pada penegakan humanis dan percepatan transformasi digital melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).
Serah Terima Jabatan
Acara serah terima dipimpin langsung oleh Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho. Kegiatan berlangsung pada Kamis, 11 Juni 2026 di Jakarta. Pergantian jabatan dilakukan sebagai bagian rotasi kepemimpinan untuk memperkuat fungsi penegakan hukum lalu lintas.
Prioritas: ETLE dan Penegakan Humanis
Kakorlantas menekankan bahwa Direktorat Penegakan Hukum memegang peran strategis dalam menjaga keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Oleh karena itu, penegakan hukum harus profesional dan berorientasi pelayanan masyarakat.
"Direktorat Penegakan Hukum memiliki peran strategis dalam mewujudkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Seluruh jajaran diharapkan mengedepankan pendekatan humanis, profesional, transparan, dan berorientasi pelayanan masyarakat,"
Selain pendekatan humanis, transformasi digital menjadi prioritas utama. Kakorlantas menganggap pemanfaatan ETLE sebagai instrumen utama penegakan hukum modern dan akuntabel.
"Pemanfaatan ETLE harus terus diperkuat sebagai instrumen penegakan hukum yang modern dan akuntabel. Sistem tersebut juga diharapkan mampu menghadirkan keadilan bagi seluruh masyarakat,"
Rekam Jejak Dirgakkum yang Baru
Kombes I Made Agus Prasatya dipilih berdasarkan pengalaman dan keterlibatannya dalam program transformasi penegakan hukum lalu lintas. Ia pernah memimpin inisiatif reformasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tilang yang melibatkan berbagai lembaga penegak hukum.
Reformasi PNBP tilang itu dimulai sejak 2020 melalui kerja sama lintas lembaga. Langkah ini bertujuan menciptakan pengelolaan dana tilang yang lebih transparan dan akuntabel. Perubahan pengelolaan diperkuat dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2024, yang mulai berlaku 1 Januari 2025.
Implikasi dan Langkah ke Depan
Dengan pengalaman tersebut, Kombes I Made Agus diharapkan mampu mempercepat digitalisasi penegakan hukum lalu lintas. Pendekatan humanis diproyeksikan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penegakan.
Ke depan, fokus pada penguatan ETLE dan tata kelola PNBP tilang diharapkan menghasilkan penegakan yang lebih transparan, akuntabel, dan adil bagi masyarakat pengguna jalan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...