Fahira Idris Minta Kemenkeu Perhatikan DBH Jakarta

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Fahira Idris, mendesak Kementerian Keuangan memberi perhatian serius terhadap masalah Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta. Pernyataan itu disampaikan pada forum "Membangun Jakarta: Sinergi Pusat dan Daerah" yang digelar bersamaan dengan Rapat Paripurna DPRD DKI pada 30 Juli 2026. Fahira menilai kelanjutan pembangunan dan kualitas layanan publik ibu kota bergantung pada kepastian DBH.

Permintaan agar Kemenkeu Responsif

Fahira meminta agar isu DBH tidak dipandang hanya sebagai persoalan teknis anggaran. Menurutnya, keputusan fiskal pusat berpengaruh langsung pada layanan dasar warga Jakarta. Ia menekankan perlunya respons cepat dan koordinasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

"Isu DBH Jakarta harus kita letakkan dalam kerangka kepentingan warga, ini bukan hanya soal angka dalam APBD. Tetapi menyangkut kemampuan Jakarta menjaga layanan pendidikan, kesehatan, transportasi publik, pengendalian banjir, pengelolaan sampah, perlindungan sosial, dan berbagai kebutuhan dasar warga."

Fahira menambahkan bahwa Jakarta memberi kontribusi besar terhadap perekonomian nasional sekaligus menghadapi beban perkotaan yang kompleks. Oleh karena itu, dukungan fiskal yang memadai menjadi penting agar transformasi kota tidak mengurangi kualitas layanan dasar.

Empat Usulan Pengelolaan DBH

Untuk menjamin kepastian anggaran dan layanan, Fahira mengajukan empat usulan konkret. Ia mendorong perjuangan fiskal dilakukan lewat mekanisme kelembagaan yang jelas dan berbasis data.

1. Melakukan upaya kelembagaan resmi yang melibatkan Pemprov DKI, DPRD DKI, DPR RI, DPD RI, Badan Anggaran DPR RI, serta Kementerian Keuangan.
2. Memastikan dinamika fiskal tidak mengganggu layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, transportasi publik, pengendalian banjir, pengelolaan sampah, dan air bersih.
3. Mendorong keterbukaan informasi mengenai dampak fiskal dan prioritas anggaran agar publik memahami konsekuensi pemotongan atau keterlambatan DBH.
4. Mendukung pengembangan skema creative financing yang produktif dan akuntabel untuk menjaga kesinambungan pembangunan.

Transparansi dan Perlindungan Kelompok Rentan

Fahira menegaskan pentingnya transparansi. Masyarakat harus tahu program mana yang dilindungi, mana yang ditunda, serta strategi mitigasi pemerintah daerah jika terjadi perubahan DBH.

"Warga perlu tahu apa dampaknya, program apa yang tetap dilindungi, mana yang harus ditunda, dan strategi apa yang disiapkan. Transparansi akan membuat publik memahami bahwa isu DBH bukan sekadar urusan pemerintah daerah, tetapi menyangkut kepentingan masyarakat luas."

Ia juga menyoroti perlindungan bagi kelompok rentan seperti pelajar, pekerja, lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga berpenghasilan rendah agar layanan dasar tetap tersedia.

Skema Pembiayaan Alternatif

Selain dukungan pusat, Fahira mengapresiasi langkah Pemprov DKI menjajaki sumber pembiayaan alternatif seperti obligasi daerah, strategic partnership, dan naming rights. Namun, ia mengingatkan agar skema tersebut memiliki rambu jelas dan diprioritaskan untuk proyek produktif jangka panjang, seperti infrastruktur pelayanan publik, konektivitas transportasi, kesehatan, pendidikan, dan ruang publik.

Perdebatan mengenai DBH Jakarta kini menuntut sinergi lebih kuat antara pemangku kepentingan. Ke depan, kepastian fiskal akan menjadi penentu kemampuan Jakarta mempertahankan layanan dasar sekaligus melanjutkan transformasi kota.