Fahira Idris Minta Kemenkeu Perhatikan DBH Jakarta
Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Fahira Idris, mendesak Kementerian Keuangan memberi perhatian serius terhadap masalah Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta. Pernyataan itu disampaikan pada forum "Membangun Jakarta: Sinergi Pusat dan Daerah" yang digelar bersamaan dengan Rapat Paripurna DPRD DKI pada 30 Juli 2026. Fahira menilai kelanjutan pembangunan dan kualitas layanan publik ibu kota bergantung pada kepastian DBH.
Permintaan agar Kemenkeu Responsif
Fahira meminta agar isu DBH tidak dipandang hanya sebagai persoalan teknis anggaran. Menurutnya, keputusan fiskal pusat berpengaruh langsung pada layanan dasar warga Jakarta. Ia menekankan perlunya respons cepat dan koordinasi kelembagaan antara pusat dan daerah.
"Isu DBH Jakarta harus kita letakkan dalam kerangka kepentingan warga, ini bukan hanya soal angka dalam APBD. Tetapi menyangkut kemampuan Jakarta menjaga layanan pendidikan, kesehatan, transportasi publik, pengendalian banjir, pengelolaan sampah, perlindungan sosial, dan berbagai kebutuhan dasar warga."
Fahira menambahkan bahwa Jakarta memberi kontribusi besar terhadap perekonomian nasional sekaligus menghadapi beban perkotaan yang kompleks. Oleh karena itu, dukungan fiskal yang memadai menjadi penting agar transformasi kota tidak mengurangi kualitas layanan dasar.
Empat Usulan Pengelolaan DBH
Untuk menjamin kepastian anggaran dan layanan, Fahira mengajukan empat usulan konkret. Ia mendorong perjuangan fiskal dilakukan lewat mekanisme kelembagaan yang jelas dan berbasis data.
- Melakukan upaya kelembagaan resmi yang melibatkan Pemprov DKI, DPRD DKI, DPR RI, DPD RI, Badan Anggaran DPR RI, serta Kementerian Keuangan.
- Memastikan dinamika fiskal tidak mengganggu layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, transportasi publik, pengendalian banjir, pengelolaan sampah, dan air bersih.
- Mendorong keterbukaan informasi mengenai dampak fiskal dan prioritas anggaran agar publik memahami konsekuensi pemotongan atau keterlambatan DBH.
- Mendukung pengembangan skema creative financing yang produktif dan akuntabel untuk menjaga kesinambungan pembangunan.
Transparansi dan Perlindungan Kelompok Rentan
Fahira menegaskan pentingnya transparansi. Masyarakat harus tahu program mana yang dilindungi, mana yang ditunda, serta strategi mitigasi pemerintah daerah jika terjadi perubahan DBH.
"Warga perlu tahu apa dampaknya, program apa yang tetap dilindungi, mana yang harus ditunda, dan strategi apa yang disiapkan. Transparansi akan membuat publik memahami bahwa isu DBH bukan sekadar urusan pemerintah daerah, tetapi menyangkut kepentingan masyarakat luas."
Ia juga menyoroti perlindungan bagi kelompok rentan seperti pelajar, pekerja, lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga berpenghasilan rendah agar layanan dasar tetap tersedia.
Skema Pembiayaan Alternatif
Selain dukungan pusat, Fahira mengapresiasi langkah Pemprov DKI menjajaki sumber pembiayaan alternatif seperti obligasi daerah, strategic partnership, dan naming rights. Namun, ia mengingatkan agar skema tersebut memiliki rambu jelas dan diprioritaskan untuk proyek produktif jangka panjang, seperti infrastruktur pelayanan publik, konektivitas transportasi, kesehatan, pendidikan, dan ruang publik.
Perdebatan mengenai DBH Jakarta kini menuntut sinergi lebih kuat antara pemangku kepentingan. Ke depan, kepastian fiskal akan menjadi penentu kemampuan Jakarta mempertahankan layanan dasar sekaligus melanjutkan transformasi kota.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...