Menko: Titik Dapur MBG di Wilayah 3T Naik Jadi 8.617
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan jumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) melonjak dari rencana awal 2.000 titik menjadi 8.617 titik. Pengumuman itu disampaikan saat konferensi pers peningkatan kualitas layanan MBG di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.
Lonjakan titik dan cakupan nasional
Menurut Zulkifli, kenaikan bukan hanya terjadi di 3T. Total titik dapur MBG yang awalnya direncanakan 21.000 menjadi 27.877, atau bertambah 6.877 titik. Dari penambahan itu, sebanyak 6.138 titik telah mengantongi Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan Badan Gizi Nasional (BGN).
"Untuk 3T itu didata ada 2 ribu titik, tapi kemudian menjadi 8.617 titik,"
Dampak terhadap anggaran
Zulkifli mengingatkan lonjakan titik berpotensi memicu pemborosan anggaran. Dengan asumsi setiap dapur SPPG mendapat Rp6 juta per hari, tambahan titik diperkirakan menyebabkan pemborosan lebih dari Rp1 triliun per bulan atau sekitar Rp12 triliun per tahun.
"Per bulan ada pemborosan Rp1 triliun, berarti, kalau setahun, Rp12 triliun,"
Langkah penataan oleh BGN
Pemerintah memberi waktu sekitar satu bulan kepada manajemen baru BGN untuk melakukan penataan menyeluruh. Kepala BGN, Nanik S Deyang, mengatakan sudah menyiapkan sejumlah langkah efisiensi untuk menjaga keberlanjutan program tanpa membebani keuangan negara.
- Moratorium pembukaan titik dan dapur baru.
- Evaluasi 27.877 titik berdasarkan virtual account untuk menilai kecocokan kapasitas layanan dengan penerima manfaat.
- Penghentian sementara pendaftaran dapur baru dan pemetaan kebutuhan daerah, karena sebaran masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
- Refocusing penerima manfaat agar bantuan tepat sasaran; saat ini penerima tercatat sekitar 63 juta orang.
- Penguatan pengawasan kualitas layanan dan penekanan pada peningkatan mutu, bukan jumlah dapur semata.
"Program ini harus berjalan efektif, tepat sasaran. Dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,"
Fokus 2026 dan implikasi
Pada 2026 BGN menegaskan fokus pada kualitas pelaksanaan MBG. Penataan dan evaluasi diarahkan untuk memastikan program tidak hanya meningkatkan gizi anak tetapi juga mendukung perekonomian di tingkat lokal. Jika penataan berjalan efektif, risiko pemborosan anggaran dapat diminimalkan dan manfaat program lebih tepat sasaran.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...