Wamendikdasmen: Dana BOSP Harus Dongkrak Mutu Pendidikan

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq meminta satuan pendidikan penerima Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun 2026 memanfaatkan dana secara tepat sasaran. Pernyataan itu disampaikan saat membuka pelatihan Fasilitator Daerah di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Barat, Padalarang, Kamis, 23 Juli 2026. Tujuannya jelas: dana harus berdampak nyata pada peningkatan mutu pembelajaran, bukan sekadar serapan anggaran.

Pesan utama: penggunaan berdasarkan kebutuhan sekolah

Fajar menegaskan BOSP Kinerja bukan pemberian bebas atau bonus yang bisa dibelanjakan tanpa arah. Dia meminta sekolah menancapkan perencanaan dari data dan akar masalah, bukan dari daftar belanja awal. Kebijakan ini menekankan prioritas perbaikan proses belajar-mengajar dan perkembangan guru.

Jangan mulai dari daftar belanja, tetapi dari data dan akar masalah yang ada di sekolah. Ukurannya bukan hanya dana terserap dan laporan selesai, melainkan apakah pembelajaran membaik, guru berkembang, dan hasilnya dirasakan murid.

Skema BOSP Kinerja di Jawa Barat

Menurut Fajar, skema BOSP Kinerja di Jawa Barat menjangkau 3.436 satuan pendidikan di 27 kabupaten dan kota. Dari jumlah itu, terdapat 1.426 sekolah swasta yang juga menjadi penerima. Skema ini diarahkan untuk mendukung revitalisasi ruang belajar dan pemanfaatan teknologi digital di sekolah.

Pentingnya akurasi Data Pokok Pendidikan

Wamendikdasmen menekankan bahwa penyaluran anggaran harus berdasar data yang akurat. Data Pokok Pendidikan (Dapodik) menjadi dasar penentuan alokasi. Fajar mengingatkan, data tidak akurat berisiko membuat bantuan tidak tepat sasaran dan mengurangi dampak terhadap mutu pembelajaran.

Peran Fasilitator Daerah

Untuk memperkuat tata kelola dan pemanfaatan anggaran, pemerintah menyiapkan 80 calon Fasilitator Daerah yang akan mendampingi satuan pendidikan. Mereka khususnya akan beroperasi dalam berbagai gugus belajar di Jawa Barat. Kepala BBPMP Jawa Barat, Komalasari, berharap bimbingan teknis itu meningkatkan kapasitas fasilitator agar pendampingan berjalan efektif.

Dampak yang diharapkan

Fajar berharap fasilitator bisa menjadi pendamping aktif kepala sekolah, mendorong keterlibatan komite sekolah dan masyarakat, serta memastikan penggunaan dana benar-benar berkontribusi pada capaian literasi dan numerasi peserta didik. Langkah ini diharapkan memberi hasil terukur pada kualitas pembelajaran dan perkembangan profesional guru.

Penguatan pengelolaan BOSP Kinerja di Jawa Barat menjadi bagian dari upaya yang lebih luas untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional melalui perbaikan tata kelola, data, dan dukungan teknis yang berkelanjutan.