DPR Soroti Celah Pengawasan Udara di Indonesia Timur
Komisi I DPR
Kunjungan dan temuan awal
Kunjungan Komisi I menyorot titik pengawasan yang belum optimal di area tanggung jawab Komando Operasi Udara II. Menurut anggota Komisi I, Syamsu Rizal, kelemahan itu berisiko menimbulkan "blind spot" yang bisa dimanfaatkan pihak luar.
Kita tidak ingin lagi ada blind spot. Ini bisa membuat ada intersepsi dari warga negara lain atau dari pesawat lain.
Syamsu menyampaikan peringatan tersebut saat keterangan pers di Makassar, 12 Juni 2026. Ia menekankan perlunya langkah cepat untuk menutup celah pengawasan tersebut.
Kebutuhan peningkatan teknologi
Komando Operasi Udara II memiliki tanggung jawab mengawasi sekitar sepertiga wilayah udara Indonesia. Karena cakupan luas itu, metode pengawasan yang ada dinilai belum cukup untuk memberikan gambaran situasi udara secara menyeluruh.
Syamsu mengatakan sistem saat ini tidak cukup mengandalkan Ground Control Interception (GCI) saja. Ia menekankan perlunya mempertimbangkan teknologi seperti AWACS atau Airborne Early Warning Control untuk memperkuat deteksi dan kendali ruang udara.
Ancaman yang harus dideteksi dini
Selain ancaman dari pesawat berawak, Syamsu juga menyorot potensi ancaman dari pesawat tanpa awak atau Unmanned Aerial Vehicle (UAV). Menurutnya, kemampuan deteksi terhadap berbagai platform udara harus ditingkatkan agar respons lebih cepat bisa dilakukan.
Deteksi dini dianggap kunci untuk mencegah insiden yang dapat menimbulkan sengketa atau pelanggaran wilayah udara. Penguatan radar, integrasi sensor, dan koordinasi antarunit menjadi bagian dari solusi yang diusulkan.
Implikasi dan langkah ke depan
Penguatan sistem pengawasan udara bukan hanya soal perangkat keras, melainkan juga prosedur operasi dan kerja sama antarlembaga. Komisi I akan mendorong kajian dan rekomendasi teknis untuk menutup celah yang ditemukan.
Langkah nyata yang disebut perlu meliputi peningkatan kemampuan deteksi, evaluasi penggunaan GCI, serta kemungkinan penambahan platform pengawasan udara bergerak. Tujuannya agar seluruh potensi ancaman dapat terpantau sejak dini dan kedaulatan udara terjaga.
Dengan cakupan wilayah yang luas, upaya penguatan pengawasan di Indonesia Timur menjadi bagian penting dari strategi pertahanan nasional ke depan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...