DPR Dorong Diversifikasi Pangan Berbasis Komoditas Lokal

Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendorong sosialisasi diversifikasi pangan berbasis komoditas lokal kepada masyarakat, khususnya mahasiswa. Pernyataan disampaikan di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat, 12 Juni 2026, dengan tujuan memperkuat pemahaman dan kebiasaan konsumsi pangan lokal seperti jagung dan singkong.

Sosialisasi kepada mahasiswa dan publik

Slamet menekankan bahwa diversifikasi pangan bukan sekadar menambah jenis bahan pangan. Lebih dari itu, program ini bertujuan menghidupkan kembali konsumsi pangan lokal yang memiliki nilai sejarah dan budaya.

“Kalau asumsi diversifikasi pangan adalah memperbanyak jenis pangan selain beras, mungkin istilah ini perlu mulai disosialisasikan kembali, terutama kepada mahasiswa. Kita ingin kembali kepada pangan lokal seperti jagung dan singkong yang memiliki ikatan historis yang kuat dengan masyarakat kita,”

Dia menilai kampus dan institusi pendidikan berperan penting dalam membentuk preferensi pangan generasi muda. Sosialisasi yang terstruktur di lingkungan kampus dinilai dapat mempercepat perubahan kebiasaan konsumsi.

Peran Bulog setelah transformasi menjadi BUMN

Slamet juga menyoroti perubahan peran Perum Bulog setelah bertransformasi menjadi badan usaha milik negara (BUMN). Menurutnya, orientasi profit membuat ruang intervensi pemerintah terhadap pasar pangan mengecil.

“Sekarang yang terjadi karena Bulog bertransformasi menjadi BUMN yang pasti orientasinya adalah keuntungan. Kalau ada penugasan pemerintah, share-nya juga kecil, hitungannya 8 sampai 10 persen,”

Dengan kepemilikan logistik yang tidak dominan, Slamet berpendapat pemerintah sulit mengendalikan harga saat terjadi gejolak pasar.

“Sehingga begitu harga terjadi gejolak, pemerintah tidak bisa mengendalikan. Karena memang tidak memegang logistik secara tinggi, setara share-nya di pasarnya,”

Dampak terhadap pengendalian harga dan ketersediaan pangan

Slamet meminta posisi Bulog diperjelas dalam sistem pangan nasional, terutama setelah pembentukan lembaga pangan baru dengan tugas tersendiri. Klarifikasi peran dianggap perlu agar pemerintah tetap mampu menstabilkan harga dan ketersediaan pangan.

Ia menegaskan bahwa tujuan pembangunan pangan tidak hanya mengejar swasembada, tetapi juga memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bagi masyarakat.

“Kita ingin swasembada pangan, tapi harga terjangkau juga. Artinya, secara jumlah cukup, tetapi rakyat kita juga dapat menjangkaunya,”

Rekomendasi kebijakan

Slamet mengusulkan langkah-langkah sebagai berikut:

• Peningkatan sosialisasi diversifikasi pangan di lingkungan pendidikan.
• Evaluasi fungsi Bulog pasca-transformasi untuk memperjelas peran pasar dan intervensi publik.
• Sinkronisasi kebijakan antara lembaga pangan baru dan BUMN untuk menjaga ketersediaan dan harga.

Dengan langkah tersebut, diharapkan konsumsi pangan lokal meningkat sekaligus sistem pangan nasional tetap mampu merespons gejolak pasar. Perdebatan mengenai peran lembaga negara dan strategi diversifikasi kemungkinan akan terus menjadi fokus kebijakan pangan nasional ke depan.