BPOM Dorong Warga Terapkan 'Cek KLIK' Saat Belanja Online
BPOM meminta masyarakat menerapkan program "Cek KLIK" saat berbelanja di e-commerce untuk memastikan keamanan produk. Pernyataan itu disampaikan Kepala BPOM, Taruna Ikrar, usai sosialisasi Peraturan BPOM No. 8 Tahun 2026 di Jakarta, Kamis, 18 Juni 2026, sebagai upaya menguatkan pengawasan dan perlindungan konsumen.
Apa itu Cek KLIK?
Program Cek KLIK mendorong konsumen memeriksa empat hal penting pada produk sebelum membeli. Edukasi ini bagian dari strategi komunikasi informasi dan edukasi BPOM untuk menekan peredaran produk berisiko di platform daring.
- Kemasan
- Label
- Izin edar
- Kadaluarsa
Taruna mengatakan pemeriksaan sederhana ini membantu konsumen mengenali produk yang kemungkinan melanggar ketentuan keselamatan.
Langkah pengawasan dan sanksi
BPOM menerima laporan dari masyarakat dan temuan Direktorat Siber sebagai dasar tindakan pengawasan. Setelah laporan diverifikasi, BPOM dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan penindakan sesuai aturan.
"Selain nomor izin edar kita maksimalkan masyarakat itu dengan edukasi. Kita punya program komunikasi, informasi dan edukasi, itulah yang kita sebut dengan 'Cek KLIK'"
Langkah awal penindakan dapat berupa penyitaan barang dan pemberian sanksi administrasi. Jika ditemukan pelanggaran serius, BPOM juga dapat mengumumkan produk bermasalah kepada publik.
"Pertama kita bisa melakukan penyitaan, melakukan tahap berikutnya kita bisa lakukan apa yang disebut dengan sanksi administrasi. Bahkan kita bisa lakukan selain penyitaan juga kita bisa lakukan mengumumkan ke publik bahwa produk-produk ini"
Taruna menegaskan pelanggaran dapat diproses berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17. Sanksi pidana mencapai dua belas tahun penjara atau denda sampai lima miliar rupiah per item jika terbukti melanggar.
Peran platform dan pelaporan
Sebelum penindakan lebih lanjut, BPOM meminta platform e-commerce menurunkan produk yang terindikasi melanggar. Permintaan takedown ini menjadi langkah awal untuk mencegah peredaran produk berbahaya kepada konsumen.
Kemudahan melapor kepada BPOM dan pemantauan oleh Direktorat Siber menjadi kunci keberhasilan pengawasan online. Konsumen didorong aktif melaporkan produk mencurigakan melalui saluran resmi BPOM.
Ke depan, BPOM berencana memperkuat program edukasi dan kerja sama dengan platform daring untuk mempercepat respons penegakan. Peningkatan literasi konsumen dan koordinasi antar-lembaga diharapkan menurunkan risiko produk berbahaya beredar di pasar digital.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...