Surabaya Terapkan CCTV Berbasis AI untuk Awasi Parkir
SURABAYA — Komisi C DPRD Kota Surabaya mengawal uji coba CCTV berbasis AI yang dirancang untuk menghitung kendaraan, memvalidasi pendapatan retribusi parkir, dan menekan kebocoran. Sistem diuji di dua lokasi pilot sejak awal Juli 2026 sebagai bagian pembenahan ekosistem perparkiran.
Pilot project dan fungsi sistem
Pemkot Surabaya bersama pihak terkait memasang kamera pintar di kawasan Taman Bungkul dan area parkir sekitar Balai Kota Surabaya. Sistem dapat menghitung Satuan Ruang Parkir (SRP) dan jumlah kendaraan yang masuk secara otomatis.
Penghitungan otomatis itu selanjutnya dicocokkan dengan laporan petugas di lapangan untuk memastikan kebenaran data retribusi parkir. Kerja sama pengembangan sedang dilakukan bersama satu perusahaan telekomunikasi nasional.
Temuan uji coba dan proses penyempurnaan
Hasil uji coba awal menunjukkan kecanggihan sistem sekaligus keterbatasan yang harus diperbaiki. Salah satu masalah yang ditemui adalah klasifikasi kendaraan yang belum sempurna, misalnya kendaraan taksi online yang hanya menurunkan penumpang terdeteksi sebagai kendaraan parkir.
Evaluasi terhadap keganjilan semacam itu akan berlangsung sekitar satu bulan sebelum sistem diperluas ke lokasi lain. Penyempurnaan diperlukan agar akurasi penghitungan dapat meningkat seiring pasokan data latihan.
CCTV berbasis AI ini tidak bisa bohong. Sistem akan menghitung kendaraan yang masuk dan mencocokkannya dengan data manual dari petugas Dishub.
Penertiban pembayaran non-tunai
Sebagai langkah lanjutan, Pemkot menarik peredaran karcis parkir manual dan memperluas opsi pembayaran digital, termasuk QRIS, kartu uang elektronik, serta voucher parkir resmi.
Komisi C menyoroti penegakan agar juru parkir melayani pembayaran non-tunai. Untuk itu, pengawasan di lapangan diperketat melalui kolaborasi antara Dinas Perhubungan, kelurahan, dan kecamatan.
Satu jukir kini diawasi oleh satu pengawas dari Pemkot. Seluruh sumber daya di Dishub, mulai bidang pengawasan, pengendalian hingga lalu lintas, dibantu rekan-rekan kelurahan dan kecamatan, sudah dibagi habis untuk memonitor lapangan.
Distribusi voucher dan lokasi layanan
Untuk masyarakat yang masih ingin menggunakan uang tunai, Pemkot mengganti karcis lama dengan voucher resmi yang memiliki nilai sesuai tarif parkir. Voucher ini disediakan di beberapa titik strategis.
- Kantor-kantor kecamatan
- Kawasan Jalan Tunjungan
- Sejumlah titik keramaian
- Lokasi penyelenggaraan Car Free Day (CFD)
Transparansi pendapatan dan pengawasan publik
Komisi C mendesak agar data pendapatan setiap lokasi parkir digital dipublikasikan secara terbuka, baik melalui situs resmi maupun papan informasi digital di kawasan parkir. Langkah ini diharapkan memperkuat transparansi dan memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi.
Eri Irawan mengajak warga melaporkan praktik yang tidak sesuai melalui aplikasi lokal yang disediakan pemerintah kota. Partisipasi publik dianggap penting untuk memastikan implementasi sistem berjalan sesuai tujuan.
Dengan uji coba yang terus dievaluasi dan pengawasan lapangan yang diperketat, Pemkot menargetkan penerapan sistem ini secara bertahap di lebih banyak titik untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas dan akuntabilitas retribusi parkir.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
Ratusan Warga Gelar Tahlil untuk Guruh Soekarnoputra di Bangkalan
Ratusan kader dan warga Bangkalan menggelar doa bersama dan tahlil Jumat malam untuk mengenang tujuh hari wa...
PDI Perjuangan Salurkan Bantuan Sosial ke 2.000 Pekerja dan UMKM
PDI Perjuangan menyalurkan ribuan paket kepada 2.000 pekerja informal dan pelaku UMKM di Banyuwangi pada 19-...
Prabowo–Megawati Dijadwalkan Bertemu Lagi pada 17 Oktober 2026
Pertemuan lanjutan Prabowo dan Megawati direncanakan 17 Oktober 2026 setelah pertemuan singkat di kediaman M...
DPRD Minta Timsel Independen dalam Seleksi Direksi 5 BUMD Surabaya
DPRD Surabaya minta Timsel independen agar seleksi direksi lima BUMD bebas tekanan politik; pendaftaran dipe...
Raperda APBD 2027 Bondowoso: DPRD Pertanyakan Utang Rp45 Miliar
Wakil Ketua DPRD Bondowoso minta penjelasan rencana utang Rp45 miliar dalam Raperda APBD 2027, termasuk tuju...
PDI-P Minta Penjelasan Urgensi Audit Forensik BPKH
Wakil Ketua Komisi VIII minta Kemenag jelaskan dasar urgensi audit forensik BPKH agar pengawasan berbasis fa...