Surabaya Terapkan CCTV Berbasis AI untuk Awasi Parkir
SURABAYA — Komisi C DPRD Kota Surabaya mengawal uji coba CCTV berbasis AI yang dirancang untuk menghitung kendaraan, memvalidasi pendapatan retribusi parkir, dan menekan kebocoran. Sistem diuji di dua lokasi pilot sejak awal Juli 2026 sebagai bagian pembenahan ekosistem perparkiran.
Pilot project dan fungsi sistem
Pemkot Surabaya bersama pihak terkait memasang kamera pintar di kawasan Taman Bungkul dan area parkir sekitar Balai Kota Surabaya. Sistem dapat menghitung Satuan Ruang Parkir (SRP) dan jumlah kendaraan yang masuk secara otomatis.
Penghitungan otomatis itu selanjutnya dicocokkan dengan laporan petugas di lapangan untuk memastikan kebenaran data retribusi parkir. Kerja sama pengembangan sedang dilakukan bersama satu perusahaan telekomunikasi nasional.
Temuan uji coba dan proses penyempurnaan
Hasil uji coba awal menunjukkan kecanggihan sistem sekaligus keterbatasan yang harus diperbaiki. Salah satu masalah yang ditemui adalah klasifikasi kendaraan yang belum sempurna, misalnya kendaraan taksi online yang hanya menurunkan penumpang terdeteksi sebagai kendaraan parkir.
Evaluasi terhadap keganjilan semacam itu akan berlangsung sekitar satu bulan sebelum sistem diperluas ke lokasi lain. Penyempurnaan diperlukan agar akurasi penghitungan dapat meningkat seiring pasokan data latihan.
CCTV berbasis AI ini tidak bisa bohong. Sistem akan menghitung kendaraan yang masuk dan mencocokkannya dengan data manual dari petugas Dishub.
Penertiban pembayaran non-tunai
Sebagai langkah lanjutan, Pemkot menarik peredaran karcis parkir manual dan memperluas opsi pembayaran digital, termasuk QRIS, kartu uang elektronik, serta voucher parkir resmi.
Komisi C menyoroti penegakan agar juru parkir melayani pembayaran non-tunai. Untuk itu, pengawasan di lapangan diperketat melalui kolaborasi antara Dinas Perhubungan, kelurahan, dan kecamatan.
Satu jukir kini diawasi oleh satu pengawas dari Pemkot. Seluruh sumber daya di Dishub, mulai bidang pengawasan, pengendalian hingga lalu lintas, dibantu rekan-rekan kelurahan dan kecamatan, sudah dibagi habis untuk memonitor lapangan.
Distribusi voucher dan lokasi layanan
Untuk masyarakat yang masih ingin menggunakan uang tunai, Pemkot mengganti karcis lama dengan voucher resmi yang memiliki nilai sesuai tarif parkir. Voucher ini disediakan di beberapa titik strategis.
- Kantor-kantor kecamatan
- Kawasan Jalan Tunjungan
- Sejumlah titik keramaian
- Lokasi penyelenggaraan Car Free Day (CFD)
Transparansi pendapatan dan pengawasan publik
Komisi C mendesak agar data pendapatan setiap lokasi parkir digital dipublikasikan secara terbuka, baik melalui situs resmi maupun papan informasi digital di kawasan parkir. Langkah ini diharapkan memperkuat transparansi dan memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi.
Eri Irawan mengajak warga melaporkan praktik yang tidak sesuai melalui aplikasi lokal yang disediakan pemerintah kota. Partisipasi publik dianggap penting untuk memastikan implementasi sistem berjalan sesuai tujuan.
Dengan uji coba yang terus dievaluasi dan pengawasan lapangan yang diperketat, Pemkot menargetkan penerapan sistem ini secara bertahap di lebih banyak titik untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas dan akuntabilitas retribusi parkir.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
Kejurprov Voli Pasir U-17 Sumenep Jadi Lahan Pembinaan Atlet Muda
Kejurprov Voli Pasir U-17 2026 di Sumenep digelar untuk membina atlet muda dan menyeleksi wakil Jawa Timur k...
DPRD Jatim Desak Percepatan Renovasi GOR Velodrome Malang
DPRD Jatim mendesak percepatan renovasi dan penyelesaian tata kelola GOR Velodrome Malang menjelang Piala Gu...
PDI Bondowoso: Putusan MK Perkuat Pilkada Langsung
PDI Perjuangan Bondowoso menyambut putusan MK yang mempertahankan pilkada langsung dan menilai langkah itu m...
Novita Hardini: Tata Kelola KEK Pariwisata Harus Lindungi Masyarakat
Novita Hardini minta tata kelola KEK Pariwisata diperbaiki agar tidak hanya mengejar investasi, tapi juga li...
Jatim Siapkan Perda Tata Niaga Telur untuk Stabilkan Harga
Komisi B DPRD Jatim menyusun Perda Tata Niaga Telur untuk melindungi peternak, atasi kelebihan pasokan, dan...
DPRD Bondowoso Soroti SILPA Rp145 Miliar Usai WTP ke-12
DPRD Bondowoso minta penjelasan SILPA Rp145 miliar, penyelesaian piutang Rp4 miliar, dan penataan aset pasca...