Widarto: PDI Perjuangan Harus Perjuangkan Marhaen di Jember
JEMBER — Ketua DPC PDI Perjuangan Jember, Widarto, menegaskan partainya memiliki tanggung jawab ideologis dan politik membela masyarakat kecil dan mengaktualisasikan konsep Marhaen. Pernyataan itu disampaikan usai bedah buku Marhaenisme: Dalil Baru untuk Gen Z di Aula DPC PDI Perjuangan Jember. Ia menekankan partai tidak boleh hanya hadir saat momentum elektoral, tetapi harus menjadi bagian dari solusi atas persoalan rakyat.
Pentingnya tafsir ulang konsep Marhaen
Menurut Widarto, gagasan Bung Karno tentang Marhaen perlu dimaknai ulang sesuai dinamika zaman. Dulu istilah itu merujuk pada petani kecil yang masih memiliki alat produksi. Kini kondisi berubah; banyak warga kehilangan sarana mempertahankan mata pencaharian.
“Petani sekarang semakin kehilangan alat produksinya. Sawah yang kecil pun akhirnya dijual kepada pengembang (developer),”
Dampak nyata pada petani
Widarto menjelaskan penjualan lahan tidak selalu karena keinginan memperoleh keuntungan. Produktivitas menurun salah satunya karena gangguan sistem irigasi di wilayah yang berubah menjadi permukiman.
“Ketika sawah tidak lagi produktif, pilihan yang tersisa sering kali hanya menjualnya. Akhirnya alat produksi yang dimiliki rakyat hilang sedikit demi sedikit,”
Penjelasan ini disampaikan Widarto pada pernyataannya yang tercatat Jumat (3/7/2026). Ia menyoroti bagaimana hilangnya alat produksi mendorong kerentanan ekonomi berskala rumah tangga.
Perluasan makna Marhaen ke pekerja informal
Widarto menilai konsep Marhaen relevan juga untuk pekerja selain petani. Contohnya adalah pengemudi ojek daring dan pekerja sektor informal yang mengandalkan aset pribadi namun rentan terhadap tekanan regulasi dan mekanisme pasar.
Ia menegaskan perlunya kebijakan yang melindungi kelompok-kelompok tersebut agar tidak semakin terpinggirkan.
Tanggung jawab partai dan agenda solusi
“Sebelum berbicara soal pendidikan, kesehatan, atau kesejahteraan, kita harus menjawab lebih dulu sistem seperti apa yang ingin dibangun untuk mengatasi situasi yang dihadapi rakyat hari ini,”
Widarto menegaskan PDI Perjuangan harus hadir bukan sebagai simbol, melainkan sebagai agen solusi. Ia menggunakan metafora untuk menegaskan peran partai dalam kondisi sosial-ekonomi saat ini.
“Partai politik seharusnya menjadi menara air, bukan menara gading. Ketika masyarakat kesulitan mencari pekerjaan atau menghadapi kenaikan biaya hidup, partai harus menjadi obor yang memberi jalan keluar,”
Evaluasi internal partai
Widarto mengakui cita-cita perjuangan itu menjadi bahan evaluasi internal. Ia menyebutkan PDI Perjuangan perlu terus berbenah agar mampu menjawab persoalan struktural yang dihadapi rakyat.
“Ini menjadi otokritik bagi kami ketika partai belum sepenuhnya mampu menjadi jawaban atas persoalan masyarakat,”
Dengan menetapkan fokus kebijakan yang menjangkau kelompok rentan, Widarto berharap partai dapat lebih efektif memperjuangkan kepentingan masyarakat kecil di tingkat lokal.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
Ratusan Warga Gelar Tahlil untuk Guruh Soekarnoputra di Bangkalan
Ratusan kader dan warga Bangkalan menggelar doa bersama dan tahlil Jumat malam untuk mengenang tujuh hari wa...
PDI Perjuangan Salurkan Bantuan Sosial ke 2.000 Pekerja dan UMKM
PDI Perjuangan menyalurkan ribuan paket kepada 2.000 pekerja informal dan pelaku UMKM di Banyuwangi pada 19-...
Prabowo–Megawati Dijadwalkan Bertemu Lagi pada 17 Oktober 2026
Pertemuan lanjutan Prabowo dan Megawati direncanakan 17 Oktober 2026 setelah pertemuan singkat di kediaman M...
DPRD Minta Timsel Independen dalam Seleksi Direksi 5 BUMD Surabaya
DPRD Surabaya minta Timsel independen agar seleksi direksi lima BUMD bebas tekanan politik; pendaftaran dipe...
Raperda APBD 2027 Bondowoso: DPRD Pertanyakan Utang Rp45 Miliar
Wakil Ketua DPRD Bondowoso minta penjelasan rencana utang Rp45 miliar dalam Raperda APBD 2027, termasuk tuju...
PDI-P Minta Penjelasan Urgensi Audit Forensik BPKH
Wakil Ketua Komisi VIII minta Kemenag jelaskan dasar urgensi audit forensik BPKH agar pengawasan berbasis fa...