Tokoh Pemuda Desak Bupati Deliserdang Mundur Usai Pernyataan Jalan

DELI TUA — Tokoh Pemuda Delitua, Sastra Sembiring, mendesak Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan mundur pada Minggu (14/6). Desakan itu muncul setelah pernyataan Bupati yang mengaitkan perbaikan jalan rusak dengan kepatuhan masyarakat membayar PBB, yang menurut Sastra menyakiti rakyat kecil dan menimbulkan kesan pilih kasih dalam pelayanan publik.

Kritik langsung terhadap pernyataan Bupati

Sastra menilai pernyataan kepala daerah itu tidak menunjukkan empati terhadap warga yang hidup dengan keterbatasan infrastruktur dan tekanan ekonomi. Ia mempertanyakan logika yang mengaitkan perbaikan fasilitas umum dengan besaran kontribusi pajak individu.

Bisa-bisanya Bupati Deliserdang menanggapi keluhan tentang jalan rusak berdasarkan kepatuhan masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Pernyataan ini tidak mencerminkan empati terhadap kondisi rakyat kecil.

Pertanyaan soal prioritas anggaran

Sastra juga mempertanyakan arah penggunaan anggaran Pemkab Deliserdang. Menurutnya, masih banyak jalan rusak yang belum diperbaiki sementara ada alokasi besar untuk rehabilitasi fasilitas institusi.

Saya juga menyoroti adanya alokasi anggaran miliaran rupiah untuk rehab fasilitas institusi tertentu yang dikeluarkan Pemkab Deliserdang termasuk bantuan rehabilitasi sebesar Rp1,5 miliar di lingkungan Polrestabes Medan.

Perbandingan pengeluaran tersebut, kata Sastra, memunculkan persepsi ketimpangan dan prioritas anggaran yang tidak berpihak kepada kebutuhan dasar masyarakat.

Kasus Arisha sebagai contoh dampak kebijakan

Untuk memperkuat kritiknya, Sastra menyinggung kasus bayi Arisha Zainaba dari Patumbak yang membutuhkan perawatan karena penyakit jantung bocor. Ia mempertanyakan apakah bantuan publik diberikan berdasarkan seberapa besar kontribusi pajak keluarga.

Buktinya ada bayi bernama Arisha Zainaba, warga Patumbak yang sempat berjuang melawan penyakit jantung bocor tidak mendapat bantuan dari Bupati Deliserdang. Apakah karena keluarga Arisha bukan penyumbang pajak besar sehingga tidak menjadi prioritas perhatian pemerintah?

Sastra menyebutkan bahwa bantuan akhirnya datang dari dermawan dan relawan, bukan dari pemerintah kabupaten, sehingga menimbulkan tanda tanya tentang tanggung jawab negara dalam pelayanan kesehatan dasar.

Tuntutan mundur dan harapan publik

Sastra menegaskan masyarakat tidak anti pajak. Mereka hanya ingin melihat agar pembayaran pajak kembali dalam bentuk pelayanan, pembangunan, dan kepedulian sosial yang nyata. Jika bupati tidak mampu menyelesaikan keluhan warga, ia menilai langkah mundur lebih terhormat.

Kini kami menanti, apakah kritik dan suara masyarakat kecil ini akan dijawab dengan kebijakan yang lebih berpihak atau hanya berlalu sebagai polemik sesaat. Jika Bupati Deliserdang tidak mampu menyelesaikan keluhan warga sebaiknya mundur saja.

Desakan ini membuka kembali diskusi soal transparansi anggaran daerah dan prioritas pembangunan infrastruktur di Deliserdang, yang kemungkinan akan menjadi fokus pengawasan publik ke depan.