Pemerintah Tetapkan BUMN Ekspor untuk Awasi Praktik Under-invoicing

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute, Dr. Tungkot Sipayung, menyatakan pemerintah meluncurkan kebijakan ekspor baru yang melibatkan BUMN sebagai eksportir untuk memperkuat pengawasan dan mencegah praktik under-invoicing serta pelarian devisa.

Tujuan dan mekanisme kebijakan

Tungkot menjelaskan kebijakan ini bertujuan meningkatkan kontrol terhadap arus ekspor, sekaligus menjadi instrumen pengawasan dan fasilitasi perdagangan internasional melalui peran BUMN eksportir. Menurutnya, mekanisme tersebut diharapkan menutup celah kecurangan yang merugikan negara.

"Kebijakan ini penting untuk mengawasi ekspor CPO sekaligus mencegah praktik curang yang merugikan Indonesia,"

Dia menilai pengaturan BUMN sebagai eksportir dapat memberi data dan kepastian lebih baik atas volume dan nilai ekspor.

Dampak terhadap pelaku usaha dan petani

Tungkot memperingatkan kebutuhan komunikasi yang cepat dan jelas kepada pelaku usaha. Tanpa kejelasan mekanisme, pasar bisa mengalami ketidakpastian. Kondisi itu berpotensi menekan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani dan menimbulkan kerugian ekonomi.

"Segera sampaikan aturan teknis kepada publik supaya pelaku usaha dapat menyesuaikan diri dengan kebijakan ekspor baru,"

Ia menekankan bahwa masa transisi harus diperhitungkan agar kepentingan petani, pelaku swasta, dan BUMN seimbang.

Koordinasi dan implementasi

Tungkot menegaskan manfaat kebijakan akan maksimal jika implementasinya jelas dan konsisten. Pemerintah pusat perlu memastikan koordinasi antar kementerian berjalan efektif karena kebijakan ini menyangkut stabilitas harga nasional dan penerimaan devisa.

"Manfaat dari kebijakan ini hanya bisa tercapai jika aturan dan komunikasi antar instansi pemerintah berjalan baik,"

Ia juga menyatakan bahwa kebijakan ini dapat membantu Indonesia menentukan harga CPO sendiri dan meningkatkan daya tawar di pasar internasional bila dijalankan dengan tepat.

Pihak yang terdampak

• Industri sawit nasional
• Petani plasma dan rakyat
• Perusahaan swasta eksportir
• BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir

Menurut Tungkot, pengaturan yang memperhitungkan masa transisi dan kepentingan semua pihak akan mencegah gejolak pasar dan memperkuat pengawasan ekspor sumber daya alam.

Kesimpulannya, kebijakan BUMN ekspor berpotensi mengurangi praktik curang dan memperbaiki penerimaan devisa. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kejelasan aturan, komunikasi publik, dan koordinasi antarinstansi.