Nasional

Pemerintah Kaji Pelarangan Vape Jika Dipakai untuk Narkoba

Bagikan:
Ilustrasi rokok elektrik (vape) dan fokus kebijakan terkait penyalahgunaan narkoba

Presiden Prabowo Subianto menyatakan siap melarang vape secara total jika alat itu disalahgunakan untuk penggunaan narkoba. Pernyataan itu diikuti pernyataan Menko Polkam Djamari Chaniago pada keterangan pers yang diterima Kamis, 23 Juli 2026, bahwa kajian pemerintah fokus pada produk vape yang mengandung narkoba.

Kajian fokus pada penyalahgunaan narkoba

Djamari menegaskan wacana pelarangan tersebut tidak otomatis menyasar semua produk rokok elektrik. Pemerintah hanya mempertimbangkan tindakan tegas untuk vape yang berkaitan dengan narkoba, sementara produk lain masih dalam pengkajian.

Saya kan tadi memberitahukan untuk dicoba dipelajari untuk kita ngambil tindakan tegas. Oh, (vape) yang berkaitan dengan narkoba.

Soal kapan pelarangan akan diterapkan, Djamari menjawab bahwa keputusan menunggu hasil kajian tim teknis pemerintah. "Itu biar diurus dulu sama timnya," ujarnya.

Dukungan dari DPR

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan dukungan terhadap pelarangan jika bukti menunjukkan vape menjadi pintu masuk narkotika baru. DPR masih menunggu hasil kajian bersama sebagai dasar kebijakan.

Sebagai Ketua Komisi III DPR RI saya sangat setuju dengan wacana Presiden Prabowo Subianto soal pelarangan total vape di Indonesia. Jika hasil kajian bersama menunjukkan komoditas ini lebih banyak risikonya dan terus dijadikan pintu masuk narkotika jenis baru,

Kami melihat ada kecenderungan vape menjadi alat utama penggunaan narkotika jenis baru.

Konteks: arahan Presiden di hari peringatan

Instruksi Presiden itu disampaikan saat peringatan Hari Anti Narkotika Internasional di Lido, Bogor. Dalam amanatnya, Presiden meminta agar tata kelola rokok elektronik dikaji ulang dengan mempertimbangkan potensi penyalahgunaan untuk peredaran dan konsumsi narkotika.

Langkah berikutnya

Pemerintah dan DPR akan menunggu dan mempelajari laporan tim kajian sebelum mengambil keputusan kebijakan. Komunikasi antara Komisi III DPR dan pihak terkait terus berlangsung untuk memetakan risiko dan langkah pengawasan.

Keputusan akhir akan menentukan apakah akan ada pembatasan khusus atau pelarangan total untuk vape yang mengandung narkoba, serta implikasinya terhadap regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait