Komisi VII Minta BSN Perkuat Daya Saing UMKM

Komisi VII DPR RI mendesak BSN memperkuat perannya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM. Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VII, Chusnunia, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BSN pada Senin, 15 Juni 2026, di Gedung DPR.

Dorongan perubahan alokasi anggaran

Komisi VII menyoroti komposisi anggaran BSN yang saat ini masih didominasi oleh belanja dukungan manajemen. Karena itu, DPR meminta porsi anggaran yang langsung menyentuh kebutuhan industri dan pelaku UMKM ditingkatkan.

Menurut Chusnunia, anggaran harus memberi dampak nyata bagi penguatan sektor industri dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Ia menilai alokasi yang terlalu besar untuk pegawai dan operasional menghambat efektivitas program peningkatan daya saing.

"Komisi VII perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan tidak hanya menghasilkan dokumen standar, sertifikat, atau akreditasi. Ini harus benar-benar meningkatkan daya saing industri nasional, memperkuat UMKM, melindungi konsumen, dan mendorong ekspor Indonesia," ujar Chusnunia.

Ukuran keberhasilan: lebih dari sekadar SNI

Komisi VII menekankan bahwa keberhasilan BSN tidak cukup diukur dari jumlah SNI yang diterbitkan. Fokus utama harus pada seberapa jauh standar tersebut membantu produk lokal bersaing di pasar domestik dan internasional.

Chusnunia mengatakan, jika mayoritas anggaran terserap untuk administrasi, maka target peningkatan daya saing nasional sulit tercapai. Oleh sebab itu, arah belanja harus diarahkan pada program yang memfasilitasi peningkatan kapasitas produksi dan kualitas produk UMKM.

Dukungan agar UMKM naik kelas dan ekspor meningkat

Komisi VII mendorong BSN memperluas dukungan teknis dan kebijakan agar produk UMKM dapat "naik kelas" dan mampu menembus pasar ekspor. Langkah ini meliputi pendampingan sertifikasi, peningkatan kualitas bahan baku, dan transfer teknologi standar produksi.

Dengan kebijakan yang tepat dan ekosistem usaha yang sehat, DPR percaya UMKM bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional dan sumber penciptaan lapangan kerja.

Langkah berikutnya dan harapan DPR

DPR meminta BSN menyusun roadmap jelas untuk mengalihkan sebagian anggaran kepada kegiatan yang langsung berdampak pada industri dan UMKM. Komisi VII juga berencana melakukan monitoring agar realokasi anggaran memberi hasil riil.

"Kita ingin melihat roadmap BSN untuk meningkatkan proporsi anggaran yang langsung berdampak pada industri dan UMKM," tambah Chusnunia.

Penutup: Komisi VII menegaskan bahwa penguatan standar nasional harus berpihak pada efektivitas ekonomi. Implementasi kebijakan dan realokasi anggaran akan menjadi penentu sejauh mana BSN mampu mendorong daya saing produk Indonesia ke depan.