DPRD Minta Pembangunan BRT Mebidang Terstruktur dan Perhatikan Dampak
Komisi IV DPRD Kota Medan meminta Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Sumatera Utara agar pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang dilakukan secara terstruktur dan memperhatikan dampak bagi masyarakat serta arus lalu lintas. Permintaan itu disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Medan, Senin (8/6), yang dihadiri perwakilan BPTD Sumut, Dinas Perhubungan Sumut, dan Dinas Perhubungan Kota Medan.
Permintaan Komisi IV soal struktur dan dampak
Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, menilai pembangunan halte dan koridor BRT sudah mulai berdampak pada arus lalu lintas di beberapa titik. Ia menekankan perlunya perencanaan yang matang agar konstruksi tidak memperburuk kondisi jalan dan akses masyarakat.
"Proses pembangunan halte ataupun koridor BRT ini harus terstruktur, harus difikirkan kondisi masyarakat yang melintas di kawasan tersebut,"
Kekhawatiran soal pembiayaan operasional
Dalam RDP, Paul juga mempertanyakan skema pembiayaan operasional setelah proyek selesai. Ia menyorot beban biaya operasional bus listrik yang kini beroperasi di lima koridor Kota Medan.
"Lalu nanti setelah dibangun, ini nanti operasionalnya siapa yang tanggung. Kalau bisa ya janganlah APBD Kota Medan, Bus Listrik yang ada sekarang saja sudah lumayan itu biaya operasionalnya,"
Anggota Komisi IV lainnya mengingatkan agar proyek senilai Rp1,9 triliun itu tidak memperparah kemacetan di pusat kota. Lailatul Badri mengingatkan perbedaan lebar badan jalan antara Medan dan Jakarta yang bisa berimplikasi pada kelancaran lalu lintas.
"Intinya, jangan samakan jalan di Medan dengan di Jakarta. Kalau di Jakarta mereka punya badan jalan yang jauh lebih lebar,"
Kajiannya dan tanggapan pihak pelaksana
Perwakilan BPTD Sumut, Chandra, menyatakan pembangunan BRT Mebidang telah melalui berbagai kajian dan komunikasi dengan pemerintah provinsi dan kota. Ia juga berjanji menyampaikan masukan Komisi IV kepada Kementerian Perhubungan.
"Tentunya BRT Mebidang ini sudah melalui kajian-kajian dan sudah pernah dikomunikasikan baik dengan Pemerintah Provinsi (Sumatera Utara) maupun Pemerintah Kota (Medan),"
Kepala Seksi Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Medan, Ranto Simanungkalit, menambahkan bahwa kajian pembangunan ini sudah berjalan sejak 2022. Ia mengakui adanya dampak selama konstruksi, namun menegaskan tujuan akhir untuk menghadirkan transportasi massal modern yang layak.
"Kajian tersebut telah dilakukan sejak tahun 2022 lalu. Tentunya dalam proses pembangunan BRT ini ada dampak yang dirasakan masyarakat, tetapi setelah nantinya pembangunan selesai, masyarakat dapat menikmati fasilitas transportasi massal yang layak dan modern,"
Peserta RDP
- Paul Mei Anton Simanjuntak (Ketua Komisi IV DPRD Medan)
- Lailatul Badri (Anggota Komisi IV)
- Renville Napitupulu (Anggota Komisi IV)
- Jusup Ginting (Anggota Komisi IV)
- Datuk Iskandar Muda (Anggota Komisi IV)
- Perwakilan BPTD Sumut, Dinas Perhubungan Sumut, dan Dinas Perhubungan Kota Medan
Komisi IV menyatakan dukungan pada hadirnya transportasi massal modern di Medan, namun menuntut pembangunan yang terstruktur, ramah lingkungan, dan jelas skema operasionalnya agar tidak membebani APBD atau memperparah kemacetan. Pemerintah daerah dan pusat diharapkan menindaklanjuti masukan tersebut sebelum pekerjaan fisik berlanjut.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
450 Guru Ikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput 2026
Sebanyak 450 guru dari 15 kecamatan mengikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput pada 21 November 2026 di Gedu...
Polres Labuhanbatu Raih Dua Penghargaan di Gelar Operasional Polda Sumut
Polres Labuhanbatu meraih Juara I Keaktifan Pelaporan Harkamtibmas dan Terbaik III Kumulatif pada Gelar Oper...
HDI Medan 2026: Peringatan Inklusif Siap Digelar 3 Desember
Peringatan HDI ke-34 Kota Medan digelar 3 Desember 2026 di Grand Kanaya Hotel untuk mendorong inklusi dan pe...
Aceh Ajukan Isbat Wakaf Blang Padang setelah Persetujuan Presiden
Pemerintah Aceh akan mengajukan isbat wakaf Blang Padang ke Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah Presiden menyetu...
Titik Balik 40: Prof Armiadi Singgung 3 Jebakan Gaya Hidup Modern
Prof Armiadi menyerukan usia 40 sebagai titik balik: hindari hustle culture, candu digital, dan salah tafsir...
Sembilan Puteri Sumut Raih Gelar di Kompetisi Puteri Nasional 2026
Sembilan wakil Sumatera Utara meraih berbagai gelar di pemilihan puteri nasional 2026, dari budaya hingga bu...