DPRD Minta BRT Mebidang Tidak Bebani APBD dan Warga

Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan dari Fraksi PKS, Datuk Iskandar Muda, menegaskan pembangunan BRT Mebidang (Medan-Binjai-Deliserdang) sebagai bagian Program Strategis Nasional (PSN) tidak boleh menimbulkan beban baru bagi keuangan daerah maupun masyarakat. Pernyataan itu disampaikan saat berbicara dengan wartawan, Rabu (10/6).

DPRD belum dilibatkan dalam perencanaan

Datuk mengatakan DPRD Kota Medan tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan penganggaran proyek. Padahal, DPRD memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran yang seharusnya memberi masukan sejak awal.

"Kami berharap proyek PSN ini tidak membebani APBD Kota Medan. Yang menjadi pertanyaan, dalam proses perencanaan dan penganggaran DPRD Medan tidak pernah dilibatkan."

Ia menambahkan bahwa DPRD tidak pernah diundang saat kebijakan ini dirancang sehingga proyek tiba-tiba sudah masuk dan dieksekusi. Menurut Datuk, ke depan koordinasi harus diperbaiki.

Dukungan bersyarat terhadap transportasi massal

Meski kritis, Datuk menyatakan dukungan terhadap pembangunan transportasi massal modern. Menurutnya, BRT dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan memperbaiki tata kelola transportasi perkotaan.

"Pada prinsipnya kami mendukung pembangunan transportasi massal di Kota Medan. BRT bisa menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi sekaligus memperbaiki tata kelola transportasi perkotaan."

Isu lingkungan: penebangan pohon dan pemulihan

Datuk menyoroti penebangan pohon pada beberapa ruas jalan yang menjadi jalur proyek. Pemerintah menyatakan akan menanam kembali tiga kali lipat, namun Datuk memperingatkan fungsi ekologis pohon tua tidak mudah diganti dalam waktu singkat.

"Pohon yang sudah puluhan tahun tumbuh dan memberikan keteduhan tidak bisa digantikan begitu saja. Menanam pohon baru memang penting, tetapi untuk mengembalikan fungsi ekologis ... membutuhkan waktu bertahun-tahun."

Dampak lalu lintas dan ekonomi lokal

Pekerjaan konstruksi telah memicu kemacetan di sejumlah titik. Datuk mendesak manajemen lalu lintas yang baik agar aktivitas warga tidak terganggu berlebihan.

Ia juga mengingatkan potensi dampak ekonomi pada pelaku transportasi konvensional, khususnya pengemudi angkutan kota. Modernisasi harus disertai skema transisi yang adil agar pendapatan mereka tidak hilang.

"Jangan sampai program yang sebenarnya baik justru mengorbankan banyak pihak. Pengemudi angkot dan pelaku transportasi lokal harus mendapatkan perhatian."

Rekomendasi akhir

Datuk menegaskan keberhasilan proyek tidak hanya diukur dari selesainya infrastruktur. Pemerintah harus menjaga keseimbangan antara pembangunan, kelestarian lingkungan, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat. Dengan perencanaan matang dan kebijakan transisi yang jelas, BRT diharapkan menjadi solusi transportasi tanpa menimbulkan masalah baru.