DPR Usulkan BPI Danantara Dilibatkan dalam Pembahasan Asumsi Makro

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengusulkan agar Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dilibatkan dalam pembahasan asumsi makro dan APBN. Usulan itu disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Juni 2026. Tujuannya untuk memperkuat peran investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Usulan keterlibatan BPI Danantara

Misbakhun menilai pembahasan asumsi makro harus melibatkan semua pemangku kepentingan yang berpengaruh terhadap prospek ekonomi. Selama ini, forum asumsi makro dihadiri oleh Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur BI, dan BPS.

Dengan masuknya BPI Danantara, ia berharap proyeksi ekonomi mencerminkan kondisi serta potensi investasi BUMN secara lebih menyeluruh. Hal ini dinilai penting untuk menyusun asumsi yang realistis dan terintegrasi.

“Menurut saya, suatu saat kita harus memanggil BPI Danantara itu dalam forum asumsi makro seperti ini. Dulu asumsi makro di depan kita ada Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur BI, dan BPS, lalu investasi BUMN itu ada BPI Danantara,”

Alasan dan dampak terhadap APBN

Menurut Misbakhun, peran BPI Danantara sebagai pengelola investasi BUMN perlu menjadi bagian resmi dari pembahasan ekonomi nasional. Keterlibatan ini dinilai dapat membantu menyelaraskan target APBN dengan strategi investasi jangka menengah dan panjang.

Jika masuk dalam forum, data dan proyeksi investasi dari BPI Danantara bisa menjadi input bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan fiskal dan alokasi belanja yang mendukung pertumbuhan.

Pertanyaan soal target investasi 2027

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, sependapat dan menyoroti kebutuhan investasi nasional untuk 2027. Ia menyebut estimasi kebutuhan investasi mendekati Rp9.000 triliun, dan mempertanyakan posisi BPI Danantara dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi 6 persen.

“Pertumbuhan ekonomi ini salah satu pendorongnya kan investasi, diperkirakan 2027 keperluan investasi kita hampir 9000 triliun. Pertanyaan saya, di sini BPI Danantara masuk tidak di dalam skema mendorong pertumbuhan ekonomi yang mau mencapai 6 persen itu?”

Langkah selanjutnya

Komisi XI belum mengumumkan langkah legislatif konkret terkait usulan ini. Namun wacana melibatkan BPI Danantara membuka peluang integrasi perencanaan investasi BUMN ke dalam asumsi makro nasional. Hal itu berpotensi mengubah cara penyusunan APBN ke depan jika diikuti aturan dan mekanisme formal.

Pengamat dan pemangku kebijakan yang berkepentingan kemungkinan akan mengkaji teknis pelibatan, termasuk ruang lingkup data yang dibagikan dan mekanisme koordinasi antar lembaga.