BP BUMN Kebut Pembangunan Sekolah Rakyat, 67.542 Pekerja Diterjunkan
BP BUMN bersama Danantara mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Hingga 24 Mei 2026, proyek yang dikerjakan tujuh BUMN Karya berjalan di 86 lokasi dengan progres rata-rata 62,19%. Sebanyak 67.542 tenaga kerja dikerahkan dan seluruh proyek ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026.
Progres dan target penyelesaian
Percepatan proyek menjadi fokus utama dalam rapat koordinasi Kepala BP BUMN Dony Oskaria bersama jajaran Direksi Karya Group pada akhir Mei 2026. Rapat menekankan pentingnya penyelesaian tepat waktu untuk mendukung pemerataan akses pendidikan.
BP BUMN melaporkan progres fisik rata-rata 62,19 persen pada 24 Mei 2026. Target akhir ditetapkan untuk semua lokasi selesai pada 20 Juni 2026, sehingga kebutuhan penuntasan administrasi dan serah terima harus dijalankan simultan.
Tenaga kerja dan strategi percepatan
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menurunkan 67.542 pekerja ke lapangan. Penambahan personel diarahkan untuk mempercepat pekerjaan struktural dan finishing.
Sejumlah langkah strategis disiapkan untuk menjaga kesinambungan dan kualitas pelaksanaan:
- Seleksi vendor dan subkontraktor yang lebih ketat;
- Penjadwalan ulang pekerjaan kritis untuk menghindari hambatan;
- Peningkatan koordinasi lapangan antar-BUMN Karya dan pihak terkait.
Koordinasi kelembagaan dan dukungan pendanaan
Selain percepatan fisik, rapat juga menyoroti penguatan pendanaan dan payung hukum pelaksanaan. BP BUMN mendorong penguatan koordinasi kelembagaan dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat proses perizinan dan logistik.
Upaya pendanaan bertujuan memastikan aliran anggaran lancar hingga tahap akhir, termasuk serah terima dan perawatan awal fasilitas pendidikan.
Pengawasan kualitas dan monitoring mingguan
Untuk menjaga mutu konstruksi, BP BUMN memperketat mekanisme pengawasan. Monitoring dilakukan secara berkala agar setiap hambatan bisa segera ditangani.
"Sekolah Rakyat harus menjadi simbol hadirnya negara dalam membuka akses pendidikan yang lebih merata. Untuk itu percepatan proyek harus dilakukan," ujar Dony Oskaria di Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.
"Monitoring progres proyek juga dilakukan secara berkala setiap pekan. Untuk memastikan hambatan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti," tambah Dony.
BP BUMN dan Danantara berharap pengawalan intensif ini mempercepat hadirnya fasilitas pendidikan yang layak dan berkualitas. Jika jadwal dan kualitas terpenuhi, program ini diharapkan memperkuat pemerataan infrastruktur pendidikan di berbagai wilayah Indonesia.
Berita Terkait
Mayoritas Sekolah Terdampak Bencana di Sumatra Kembali Beroperasi
Mayoritas dari 4.922 sekolah terdampak bencana di Sumatra kini kembali beroperasi; sekitar 3.800 telah diper...
BGN Ungkap Modus Penipuan Pengurusan Titik SPPG
BGN mengungkap modus penipuan pengurusan titik SPPG; pelaku mendaftar, tak bangun fasilitas, lalu menawarkan...
Kemenag Ajak Umat Cek Arah Kiblat Saat Rashdul Kiblat 27-28 Mei
Kemenag mengajak verifikasi arah kiblat mandiri pada 27-28 Mei 2026 saat Rashdul Kiblat; panduan sederhana d...
BNPP: Perbatasan RI-Malaysia di Nangabadau Rawan Barang Ilegal
BNPP menemukan PPKP Nangabadau rawan peredaran barang ilegal dan narkotika; butuh penguatan pengawasan, infr...
Revisi UU HAM Perkuat Kewenangan Pengawasan Komnas HAM
Pemerintah mengajukan revisi UU HAM untuk memperkuat kewenangan Komnas HAM, termasuk penyidikan dan pemantau...
GPCI: Relawan Global Sumud Alami Penyiksaan saat Ditahan Israel
GPCI menyatakan sembilan relawan Global Sumud dipulangkan setelah mengalami penyiksaan dan interogasi keras...