Pemerintah Siapkan Biodiversity Credit untuk Pendanaan Konservasi

Pemerintah menyiapkan skema Biodiversity Credit sebagai instrumen pembiayaan baru untuk mendukung pelestarian keanekaragaman hayati. Pernyataan itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat pada acara ESG Awards 2026 di Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2026. Skema ini dirancang agar memiliki nilai ekonomi terukur dan mekanisme berintegritas untuk memperkuat pendanaan konservasi.

Tujuan dan cakupan skema

Skema Biodiversity Credit diharapkan melibatkan sektor usaha dan jasa keuangan sebagai sumber pembiayaan. Pemerintah juga akan menata aspek akses, investasi, pembagian manfaat, serta penetapan nilai ekonomi keanekaragaman hayati. Langkah ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan menjamin keadilan bagi pihak yang memanfaatkan sumber daya hayati.

Hubungan dengan kebijakan nasional

Skema pendanaan ini selaras dengan target dalam Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP). Menurut Menteri Jumhur, salah satu target nasional adalah menciptakan mekanisme pembiayaan yang melibatkan berbagai pihak untuk menjaga keberlanjutan alam.

"Salah satu target nasional dalam Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) adalah skema pendanaan dengan berbagai pihak,"

Peran sektor usaha dan jasa keuangan

Sektor usaha dan jasa keuangan dianggap krusial sebagai jembatan kebutuhan pendanaan konservasi. Penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) menjadi salah satu jalur utama untuk mendorong investasi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Pemerintah berharap kepatuhan tata kelola lingkungan yang baik akan memperkuat reputasi perusahaan sekaligus mengurangi risiko praktik greenwashing.

Perhatian OJK terhadap praktik greenwashing

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyatakan bahwa minat investor terhadap produk berbasis ESG terus meningkat. Sebagian investor bahkan rela menerima imbal hasil sedikit lebih rendah demi dampak lingkungan yang positif. Namun, peningkatan minat ini juga membuka peluang praktik tidak etis dalam produk investasi.

"Jangan sampai terkena produk-produk investasi yang greenwashing, misalnya social washing atau impact washing. Ini harus kita cermati, apalagi di OJK kita mempunyai mandat mengatur, mengawasi sektor jasa keuangan, ada aspek pelindungan,"

Implikasi dan langkah ke depan

Pemerintah berkomitmen merumuskan aturan dan mekanisme pelaksanaan agar Biodiversity Credit dapat berfungsi efektif dan adil. Implementasi nantinya memerlukan koordinasi lintas sektor, standar pengukuran nilai keanekaragaman hayati, serta sistem verifikasi untuk mencegah penyalahgunaan.

Jika berjalan baik, instrumen ini diharapkan menambah sumber pendanaan konservasi dan mendorong praktik investasi yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan di Indonesia.