BGN Evaluasi Skema Insentif Operasional Dapur MBG
Badan Gizi Nasional (BGN) meninjau ulang mekanisme pemberian insentif operasional untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah itu disampaikan Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 15 Juni 2026, seiring proses penataan program dan pemutakhiran data penerima manfaat.
Alasan evaluasi dan perubahan skema
BGN menilai skema insentif saat ini belum mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan. Selama ini semua dapur MBG menerima insentif dengan jumlah sama, meski jumlah penerima yang dilayani berbeda jauh.
“Nanti itu termasuk yang setelah data penerima manfaat itu fix. Kami harapkan nanti insentifnya enggak fix Rp6 juta semua,”
Arum menyebut kebijakan sebelumnya memberi insentif yang sama tanpa membedakan kapasitas layanan. Karena itu, skema baru akan disusun berdasarkan kebutuhan tiap wilayah.
Proses pemutakhiran data dan dampaknya
BGN saat ini melakukan pencocokan data penerima manfaat di berbagai daerah. Hasil pendataan menjadi dasar penataan jumlah dan sebaran dapur MBG serta penentuan besaran insentif yang lebih adil.
Arum memberi contoh perbedaan beban kerja antar dapur: dapur yang melayani 1.500 penerima saat ini mendapatkan insentif sama dengan yang hanya melayani 500 orang.
“Kan sekarang diubahlah oleh yang dulu ya. Bahwa penerima manfaatnya 1.500 pun insentifnya Rp6 juta, 500 pun Rp6 juta, kan yang dulu begitu,”
Hasil pemutakhiran data akan menentukan apakah beberapa SPPG perlu digabung agar alokasi sumber daya lebih efektif.
“Mungkin kita akan gabungkan. Bisa jadi karena di daerah sana ternyata hanya ada sekian, kita akan gabungkan SPPG ini dengan SPPG ini, dan seterusnya, itu proses yang pasti akan mengikuti proses refocusing,”
Perbaikan evaluasi kinerja SPPG
Selain menyesuaikan besaran insentif, BGN berencana memperbarui sistem evaluasi kinerja SPPG. Penilaian tidak lagi hanya berdasar jumlah makanan yang diproduksi, tetapi juga akan mengukur mutu layanan bagi penerima manfaat.
“Nanti kita akan tetapkan insentifnya tidak begitu lagi dong. Dan tidak sama juga bentuknya,”
Dengan pendekatan baru, BGN berharap alokasi insentif menjadi lebih tepat sasaran dan mendorong peningkatan kualitas program MBG di lapangan.
Rencana penataan ini merupakan bagian dari proses refocusing yang sedang berjalan dan akan berlanjut setelah data penerima manfaat tervalidasi.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Ekspor Industri Pengolahan Jan–Agu 2026 Tembus USD159,55 Miliar
Ekspor industri pengolahan Januari–Agustus 2026 mencapai USD159,55 miliar (Rp2.855,48 triliun), tumbuh 7,87%...
OJK Minta Perbankan Perkuat IT, Kebijakan Dividen Disesuaikan
OJK minta bank perkuat keamanan IT; dividend payout akan disesuaikan agar bank punya ruang investasi teknolo...
OJK Luncurkan Roadmap Perbankan 2026-2030, Lima Prioritas Utama
OJK meluncurkan RP3I 2026–2030 di Bali untuk memperkuat perbankan dengan lima prioritas, empat enabler, dan...
APBN 2027: Target Pertumbuhan 6% Jadi Tantangan Utama
Target 6% pada APBN 2027 jadi tantangan; investasi harus tumbuh 10-12% untuk mendorong ekonomi, kata Kepala...
Ekspor Manufaktur Agustus 2026 Tumbuh 12,48%, Topang Surplus
Manufaktur naik 12,48% pada Agustus 2026, dorong ekspor USD26,61 miliar dan neraca perdagangan surplus USD3,...
Briket Kayu Indonesia Dilirik Buyer Spanyol untuk Restoran Profesional
Calon buyer Spanyol menunjukkan minat pada briket serbuk kayu heksagonal Indonesia untuk restoran profesiona...