Komisi D Apresiasi Gubernur yang Berkantor di Kepulauan Nias
Medan — Komisi D DPRD Sumatera Utara menyatakan apresiasi atas keputusan Gubernur Bobby Nasution berkantor di Kepulauan Nias selama tiga bulan. Langkah tersebut dinilai sebagai komitmen percepatan pembangunan dan pengawasan langsung pelaksanaan program. Kunjungan ini bertujuan memastikan anggaran dan program provinsi tepat sasaran untuk masyarakat kepulauan.
Apresiasi Komisi D
Ketua Komisi D DPRD Sumut, Timbul Jaya Sibarani, menilai kebijakan berkantor di Nias menunjukkan keseriusan pemerintah provinsi. Menurutnya, kehadiran pemangku kebijakan di lokasi membantu memastikan program berjalan efektif dan menjawab kebutuhan warga. "Yang pasti hari ini kita apresiasi langkah-langkah atau kebijakan yang dilakukan oleh saudara Gubernur sebagai komitmen dalam mendukung pembangunan percepatan pembangunan di Sumatera Utara secara khusus di Kepulauan Nias ini," ujar Timbul di Pantai Tureloto, Lahewa, Nias Utara.
Tujuan kunjungan dan pengawasan anggaran
Komisi D turut hadir untuk meninjau langsung pelaksanaan berbagai program Pemprov Sumut di Kepulauan Nias. Tim ingin memastikan alokasi anggaran dimanfaatkan secara optimal untuk bidang infrastruktur, kesehatan, irigasi, dan pendidikan. Dengan pemeriksaan lapangan, DPRD berharap program dapat mendorong pemulihan ekonomi lokal dan meningkatkan manfaat bagi masyarakat.
Alokasi anggaran 2026
Gubernur Bobby Nasution menyampaikan peningkatan alokasi anggaran untuk Kepulauan Nias pada 2026. Pemerintah provinsi menganggarkan hampir Rp500 miliar, hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini dimaksudkan untuk mempercepat proyek fisik dan layanan publik di kepulauan tersebut.
"Dan untuk Kepulauan Nias kami informasikan, kami tahun 2026 ini mengalokasikan anggaran hampir Rp500 miliar untuk se-Kepulauan Nias, itu jauh meningkat dari tahun sebelumnya hanya Rp250 miliar,"
| Periode | Alokasi Anggaran |
|---|---|
| 2025 | Rp250 miliar |
| 2026 | Hampir Rp500 miliar |
Model kepemimpinan dan harapan
Anggota DPRD Sumut Defri Noval Pasaribu menyebut kebijakan ini sebagai model kepemimpinan baru. Menurut Defri, kehadiran Gubernur langsung di tengah masyarakat membuat pemahaman masalah menjadi lebih konkret. "Dengan begitu banyaknya anggaran Pemprov di Kep Nias kami DPRD Sumut di Komisi D merasa perlu melihat langsung bagaimana anggaran yang dibawa ke Kepulauan Nias ini bisa tepat guna dan tepat sasaran," kata Defri.
Komisi D mencatat progres beberapa proyek dan menilai keberlanjutan pengawasan penting agar manfaat anggaran maksimal. Ke depan, DPRD berencana terus memantau realisasi anggaran dan efektivitas program, sambil mendorong percepatan yang berdampak langsung pada perekonomian masyarakat Kepulauan Nias.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
Daftar Haji Muda: Siapkan Dana dan Kesehatan Selama Masa Tunggu
Mendaftar haji sejak muda memberi kesempatan berangkat lebih sehat, namun perlu persiapan dana dan kesehatan...
Uroe Lahee: HUT ke-70 Aceh Besar Digelar 18–24 November 2026
Aceh Besar rayakan HUT ke-70 lewat Uroe Lahee 18–24 Nov 2026 di Lubuk Sukon dengan agenda keagamaan, sosial,...
Pemkab Nias Selatan Audiensi dengan Kemenkes Bahas Penguatan Layanan Kesehatan
Pemkab Nias Selatan beraudiensi dengan Kemenkes di Jakarta, memaparkan kebutuhan dan tantangan penguatan lay...
Langkat Percepat Pemulihan Pascabanjir: Validasi Data & Bantuan
Pemkab Langkat di bawah Plt. Bupati Tiorita Surbakti mempercepat pemulihan pascabanjir lewat validasi data,...
Ranperda APBD 2027 Nias Selatan Disampaikan di Rapat Paripurna
Pemkab Nias Selatan menyampaikan nota pengantar Ranperda APBD 2027 di Rapat Paripurna DPRD, menekankan prior...
Polres Simalungun Bagikan 50 Helm SNI dan P3K pada Operasi Zebra Toba
Polres Simalungun membagikan 50 helm SNI dan 30 kotak P3K saat Operasi Zebra Toba 2026 untuk dorong disiplin...