Komisi D Apresiasi Gubernur yang Berkantor di Kepulauan Nias

Medan — Komisi D DPRD Sumatera Utara menyatakan apresiasi atas keputusan Gubernur Bobby Nasution berkantor di Kepulauan Nias selama tiga bulan. Langkah tersebut dinilai sebagai komitmen percepatan pembangunan dan pengawasan langsung pelaksanaan program. Kunjungan ini bertujuan memastikan anggaran dan program provinsi tepat sasaran untuk masyarakat kepulauan.

Apresiasi Komisi D

Ketua Komisi D DPRD Sumut, Timbul Jaya Sibarani, menilai kebijakan berkantor di Nias menunjukkan keseriusan pemerintah provinsi. Menurutnya, kehadiran pemangku kebijakan di lokasi membantu memastikan program berjalan efektif dan menjawab kebutuhan warga. "Yang pasti hari ini kita apresiasi langkah-langkah atau kebijakan yang dilakukan oleh saudara Gubernur sebagai komitmen dalam mendukung pembangunan percepatan pembangunan di Sumatera Utara secara khusus di Kepulauan Nias ini," ujar Timbul di Pantai Tureloto, Lahewa, Nias Utara.

Tujuan kunjungan dan pengawasan anggaran

Komisi D turut hadir untuk meninjau langsung pelaksanaan berbagai program Pemprov Sumut di Kepulauan Nias. Tim ingin memastikan alokasi anggaran dimanfaatkan secara optimal untuk bidang infrastruktur, kesehatan, irigasi, dan pendidikan. Dengan pemeriksaan lapangan, DPRD berharap program dapat mendorong pemulihan ekonomi lokal dan meningkatkan manfaat bagi masyarakat.

Alokasi anggaran 2026

Gubernur Bobby Nasution menyampaikan peningkatan alokasi anggaran untuk Kepulauan Nias pada 2026. Pemerintah provinsi menganggarkan hampir Rp500 miliar, hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini dimaksudkan untuk mempercepat proyek fisik dan layanan publik di kepulauan tersebut.

"Dan untuk Kepulauan Nias kami informasikan, kami tahun 2026 ini mengalokasikan anggaran hampir Rp500 miliar untuk se-Kepulauan Nias, itu jauh meningkat dari tahun sebelumnya hanya Rp250 miliar,"

Model kepemimpinan dan harapan

Anggota DPRD Sumut Defri Noval Pasaribu menyebut kebijakan ini sebagai model kepemimpinan baru. Menurut Defri, kehadiran Gubernur langsung di tengah masyarakat membuat pemahaman masalah menjadi lebih konkret. "Dengan begitu banyaknya anggaran Pemprov di Kep Nias kami DPRD Sumut di Komisi D merasa perlu melihat langsung bagaimana anggaran yang dibawa ke Kepulauan Nias ini bisa tepat guna dan tepat sasaran," kata Defri.

Komisi D mencatat progres beberapa proyek dan menilai keberlanjutan pengawasan penting agar manfaat anggaran maksimal. Ke depan, DPRD berencana terus memantau realisasi anggaran dan efektivitas program, sambil mendorong percepatan yang berdampak langsung pada perekonomian masyarakat Kepulauan Nias.