DPR: Bebas Visa Dongkrak Ekonomi dan Daya Saing Pariwisata
Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty menyatakan kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) berpotensi mendorong lonjakan wisatawan mancanegara dan mempercepat perputaran ekonomi nasional. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta, Jumat, 26 Juni 2026, menyusul usulan perluasan fasilitas BVK oleh Menteri Pariwisata.
Dampak ekonomi langsung
Evita menilai pelepasan kewajiban visa akan meningkatkan belanja wisatawan asing dan memberi efek berganda pada perekonomian. Peningkatan kunjungan diperkirakan menyentuh banyak sektor usaha dalam negeri.
"Belanja wisatawan akan menggerakkan sektor perhotelan, restoran, transportasi, maskapai penerbangan, destinasi wisata, UMKM, ekonomi kreatif, pusat perbelanjaan. Hingga meningkatkan penerimaan pajak dan membuka lapangan kerja,"
Dengan demikian, BVK bukan sekadar kebijakan imigrasi tapi juga instrumen pertumbuhan ekonomi lokal.
Sektor-sektor yang terdampak
- Perhotelan dan akomodasi
- Restoran dan kuliner
- Transportasi darat dan udara
- Destinasi wisata dan atraksi
- UMKM dan ekonomi kreatif
- Pusat perbelanjaan serta penerimaan pajak
Pertimbangan fiskal dan keamanan
Evita mengakui kekhawatiran terkait potensi penurunan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari biaya visa. Namun ia menekankan penilaian kebijakan harus lebih luas dan mempertimbangkan manfaat ekonomi bersih.
"Apabila kebijakan tersebut mampu meningkatkan kunjungan wisatawan berkualitas, perputaran ekonomi yang dihasilkan dapat jauh lebih besar daripada PNBP yang hilang,"
Ia juga menyebut menghormati pandangan Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam agar perluasan BVK dikaji secara hati-hati, termasuk aspek keamanan nasional.
Negara sasaran formula 8+1
Evita mendukung usulan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana untuk menerapkan formula 8+1 yang menargetkan negara-negara potensial agar kebijakan lebih efektif dan selektif.
- Jepang
- Korea Selatan
- India
- Australia
- Selandia Baru
- Belarusia
- Kazakhstan
Titik keseimbangan kebijakan
Menurut Evita, perlu ada keseimbangan antara penerimaan negara, pertumbuhan ekonomi, daya saing pariwisata, investasi, dan keamanan. Kebijakan yang baik harus memenuhi semua aspek tersebut.
"Yang harus kita cari adalah titik keseimbangan terbaik antara penerimaan negara, pertumbuhan ekonomi, daya saing pariwisata, investasi, dan keamanan nasional. Itulah kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan nasional,"
Ke depan, evaluasi menyeluruh dan data kunjungan yang terukur menjadi kunci untuk menilai kelayakan perluasan BVK. Pemerintah diharapkan menimbang manfaat jangka panjang dan risiko fiskal serta keamanan sebelum memutuskan implementasi lebih luas.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...