DPR: Bebas Visa Dongkrak Ekonomi dan Daya Saing Pariwisata

Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty menyatakan kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) berpotensi mendorong lonjakan wisatawan mancanegara dan mempercepat perputaran ekonomi nasional. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta, Jumat, 26 Juni 2026, menyusul usulan perluasan fasilitas BVK oleh Menteri Pariwisata.

Dampak ekonomi langsung

Evita menilai pelepasan kewajiban visa akan meningkatkan belanja wisatawan asing dan memberi efek berganda pada perekonomian. Peningkatan kunjungan diperkirakan menyentuh banyak sektor usaha dalam negeri.

"Belanja wisatawan akan menggerakkan sektor perhotelan, restoran, transportasi, maskapai penerbangan, destinasi wisata, UMKM, ekonomi kreatif, pusat perbelanjaan. Hingga meningkatkan penerimaan pajak dan membuka lapangan kerja,"

Dengan demikian, BVK bukan sekadar kebijakan imigrasi tapi juga instrumen pertumbuhan ekonomi lokal.

Sektor-sektor yang terdampak

• Perhotelan dan akomodasi
• Restoran dan kuliner
• Transportasi darat dan udara
• Destinasi wisata dan atraksi
• UMKM dan ekonomi kreatif
• Pusat perbelanjaan serta penerimaan pajak

Pertimbangan fiskal dan keamanan

Evita mengakui kekhawatiran terkait potensi penurunan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari biaya visa. Namun ia menekankan penilaian kebijakan harus lebih luas dan mempertimbangkan manfaat ekonomi bersih.

"Apabila kebijakan tersebut mampu meningkatkan kunjungan wisatawan berkualitas, perputaran ekonomi yang dihasilkan dapat jauh lebih besar daripada PNBP yang hilang,"

Ia juga menyebut menghormati pandangan Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam agar perluasan BVK dikaji secara hati-hati, termasuk aspek keamanan nasional.

Negara sasaran formula 8+1

Evita mendukung usulan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana untuk menerapkan formula 8+1 yang menargetkan negara-negara potensial agar kebijakan lebih efektif dan selektif.

• Jepang
• Korea Selatan
• India
• Australia
• Selandia Baru
• Belarusia
• Kazakhstan

Titik keseimbangan kebijakan

Menurut Evita, perlu ada keseimbangan antara penerimaan negara, pertumbuhan ekonomi, daya saing pariwisata, investasi, dan keamanan. Kebijakan yang baik harus memenuhi semua aspek tersebut.

"Yang harus kita cari adalah titik keseimbangan terbaik antara penerimaan negara, pertumbuhan ekonomi, daya saing pariwisata, investasi, dan keamanan nasional. Itulah kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan nasional,"

Ke depan, evaluasi menyeluruh dan data kunjungan yang terukur menjadi kunci untuk menilai kelayakan perluasan BVK. Pemerintah diharapkan menimbang manfaat jangka panjang dan risiko fiskal serta keamanan sebelum memutuskan implementasi lebih luas.