DPR Dorong Penetapan Batas Usia Pakai Galon Guna Ulang

Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mendorong pemerintah segera menetapkan batas usia pakai maksimal untuk galon guna ulang agar aman bagi konsumen. Pernyataan itu disampaikan pada program diskusi televisi, Kamis (8/10/2026), dengan penekanan agar kebijakan didasarkan pada kajian ilmiah.

Dorongan legislatif untuk keselamatan konsumen

Novita menegaskan pengawasan tidak boleh berfokus pada persaingan antar-merek, melainkan pada keselamatan publik. Ia menyebut keamanan wadah air minum sebagai masalah kepentingan publik yang harus mendapat perhatian serius pemerintah.

“Di sinilah fungsi legislasi di mana yang kami awasi itu bukan mereknya. Isu tentang persaingan merek A ke merek B itu harus ditepis karena DPR RI tidak melihat mereknya,”

Temuan lapangan dan faktor risiko

Anggota DPR dari PDI Perjuangan itu mengungkapkan pernah menemukan galon guna ulang yang berusia hingga 20 tahun masih digunakan. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan perlunya standar usia pakai yang jelas.

Hasil pemantauan Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) selama 2024–2026 juga menyoroti keluhan konsumen, seperti galon yang kusam, retak, dan dugaan peredaran galon berusia tua.

• Usia pemakaian galon
• Paparan panas dan sinar ultraviolet (UV)
• Proses pencucian dan sanitasi yang tidak memadai

Regulasi berbasis kajian ilmiah

Novita meminta pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian, menyusun regulasi yang mengacu pada penelitian dan kajian ilmiah. Menurutnya, penetapan batas usia pakai harus memiliki dasar terukur, bukan sekadar perkiraan.

“Kami dorong agar pemerintah, di sini ada Kementerian Perindustrian untuk segera menetapkan batas usia pakai maksimal yang aman,”

Implikasi kebijakan dan pengawasan

Dengan standar yang jelas dan pengawasan memadai, Novita berharap keamanan penggunaan galon guna ulang—atau Ganula—dapat lebih terjamin tanpa menjadikan isu ini sebagai arena persaingan merek. Ia juga mengaitkan urgensi perlindungan konsumen dengan amanat konstitusi terkait hak warga dan pengelolaan sumber daya.

Penetapan standar usia pakai maksimal akan memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha dan perlindungan yang lebih jelas bagi masyarakat. Langkah selanjutnya diharapkan meliputi studi teknis, uji laboratorium, dan skema implementasi serta inspeksi rutin.

Jika disusun berdasarkan bukti ilmiah dan diterapkan konsisten, kebijakan ini berpotensi meningkatkan keselamatan konsumsi air minum dan memperkuat perlindungan konsumen secara menyeluruh.