29 Ribu Usulan Rutilahu Mengantre, Surabaya Perketat Verifikasi
SURABAYA — Sekitar 29.000 usulan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) masih mengantre untuk mendapat penanganan di Kota Surabaya. Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan, meminta verifikasi lapangan diperketat agar program perbaikan benar-benar menyasar rumah dengan kerusakan paling berat. Permintaan itu disampaikan Rabu, 7 Oktober 2026, saat DPRD mendorong prioritas penuntasan antrean.
Jumlah antrean dan skala prioritas
Eri menjelaskan keterbatasan anggaran memaksa penanganan dilakukan bertahap. Skala prioritas harus mengutamakan rumah yang kondisinya mengancam keselamatan penghuni. Verifikasi langsung di lapangan dianggap krusial untuk mencegah data administratif yang tidak akurat.
“Kemarin disepakati penuntasannya dilakukan berdasarkan prioritas paling urgen, yaitu rumah dengan tingkat kerusakan berat.” — Eri Irawan
Menurut Eri, pemetaan kondisi rumah secara langsung akan membantu menentukan kelompok penerima bantuan, termasuk warga dalam desil 1 hingga 5.
Percepatan program dan capaian
DPRD Surabaya terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota agar proses penuntasan antrean dapat dipercepat. Eri menyebut upaya percepatan tidak boleh mengorbankan ketepatan sasaran penerima bantuan.
“Kami sudah berkoordinasi dengan pemkot agar ada akselerasi penuntasannya.” — Eri Irawan
Pemerintah kota melaporkan capaian perbaikan sepanjang 2026 mencapai 1.655 unit hingga Oktober. Pengerjaan Rutilahu tahap keenam berbasis swakelola tipe IV dijadwalkan dimulai November 2026 dan diproyeksikan selesai akhir Desember.
Secara kumulatif, sejak kewenangan penanganan berada di bawah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) pada 2022 hingga Oktober 2026, sebanyak 13.709 unit rumah telah diperbaiki.
Tantangan kapasitas dan kolaborasi
Eri mengapresiasi kapasitas perbaikan yang selama ini mampu menuntaskan rata-rata 4.000–5.000 unit per tahun. Angka itu tercapai lewat dukungan APBD dan kolaborasi lintas sektor, termasuk program APBN dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Selama ini kita mampu menuntaskan rata-rata 4.000 hingga 5.000 unit Rutilahu per tahun, baik bersumber dari APBD maupun hasil kolaborasi lintas sektor.” — Eri Irawan
Meski demikian, jumlah usulan yang besar menuntut strategi lebih ketat dalam verifikasi lapangan agar intervensi tepat sasaran dan antrean dapat berkurang secara berkelanjutan.
Dengan kombinasi prioritas berdasarkan tingkat kerusakan dan verifikasi lapangan yang diperkuat, DPRD dan Pemkot berharap penanganan Rutilahu di Surabaya bisa lebih cepat tanpa mengorbankan akurasi data dan keadilan bagi penerima manfaat.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
PDI Perjuangan Mendesak Pemprov Tetapkan UMK Jatim 2027 yang Layak
Fraksi PDI Perjuangan mendesak Pemprov Jatim tetapkan UMK 2027 yang menjamin kehidupan layak pekerja dan men...
Ngawi Specta Carnival 2026: Karnaval Budaya, Jerami dan Bambu
Ngawi Specta Carnival 2026 di Alun-Alun Merdeka menampilkan 16 kontingen serta kostum dari jerami dan bambu...
Sanusi Bawa Layanan Publik ke Masjid Ringinsari lewat Safari Suling
Bupati Malang Sanusi bawa layanan gratis—administrasi, kesehatan, dan NIB UMKM—ke Masjid At Taqwa Ringinsari...
DPRD Jatim Telusuri Sinkronisasi Data Desil yang Hambat Bantuan
Anggota DPRD Jatim Yordan Batara-Goa akan koordinasi dengan Dinsos dan BPS menelusuri masalah sinkronisasi d...
4.000 Warga Ikut Jalan Sehat Hari Pahlawan di Dandangan
Sekitar 4.000 warga mengikuti jalan sehat Hari Pahlawan di Dandangan, Kediri, Minggu 22 November 2026 untuk...
Warga Jambesari Keluhkan Jalan Rusak dan Anggaran Desa
Warga Jambesari Darusolah keluhkan jalan rusak dan keterbatasan anggaran desa; aspirasi akan dibawa anggota...