Politik

PDI Perjuangan Mendesak Pemprov Tetapkan UMK Jatim 2027 yang Layak

Bagikan:

Surabaya — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 yang mampu menjamin pekerja dan keluarganya memperoleh kehidupan layak di tengah lonjakan kebutuhan hidup. Pernyataan itu disampaikan Ketua Fraksi, Wara Sundari Renny Pramana, pada Minggu (22/11/2026).

Desakan agar UMK berpihak kepada buruh

Renny menegaskan penetapan UMK 2027 harus lebih berkeadilan dan berpihak kepada buruh. Menurutnya, kebijakan pengupahan tidak boleh hanya berupa penyesuaian nominal, tetapi harus memperhitungkan kebutuhan hidup layak dan upaya mengurangi kesenjangan antardaerah.

"Jangan sampai pertumbuhan ekonomi Jawa Timur terus menunjukkan angka positif, tetapi kesejahteraan masyarakat pekerja justru tertinggal. Kenaikan upah harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh buruh dan keluarganya,"

Data pekerja dan dampak kebijakan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Timur, jumlah buruh, karyawan, dan pegawai pada Agustus 2025 mencapai sekitar 8,25 juta orang, atau 34,67 persen dari total penduduk bekerja. Renny menilai besarnya jumlah pekerja ini menunjukkan bahwa kebijakan UMK berdampak luas pada pendapatan keluarga, daya beli, dan perputaran ekonomi daerah.

Pertumbuhan ekonomi belum menjamin kesejahteraan

Renny juga menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi beberapa kabupaten/kota pada 2025 tinggi, namun belum sepenuhnya tercermin pada peningkatan kesejahteraan pekerja. Beberapa capaian pertumbuhan daerah yang disebutkan antara lain:

Daerah Pertumbuhan 2025 (%)
Pacitan 6,35
Malang (Kab.) 5,92
Tulungagung 5,75
Banyuwangi 5,65
Pasuruan (Kab.) 5,66
Sidoarjo 5,63
Gresik 4,91
Bangkalan 4,53
Tuban 4,23

Kesenjangan UMK antardaerah

Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan soal disparitas besar UMK antar daerah. Sebagai ilustrasi, UMK 2026 tercatat berbeda signifikan antara kota dan kabupaten:

Lokasi UMK 2026 (Rp)
Kota Surabaya 5.288.796
Kabupaten Situbondo 2.483.962

Selisih sekitar Rp2,8 juta ini menurut Renny perlu menjadi perhatian dalam pembahasan UMK 2027, agar pekerja di daerah tidak terus tertinggal.

Menjaga keseimbangan antara pekerja dan dunia usaha

Renny meminta formula penetapan UMK tidak hanya memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kondisi ketenagakerjaan dan kemampuan daerah. Ia menekankan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan usaha.

"Prinsipnya, pekerja harus mendapatkan upah yang layak, sementara dunia usaha juga harus tetap tumbuh dan mampu mempertahankan lapangan pekerjaan,"

Fraksi PDI Perjuangan berharap penetapan UMK 2027 menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan pekerja sekaligus meningkatkan pemerataan kesejahteraan di Jawa Timur.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait