Politik

Warga Jambesari Darusolah Keluhkan Jalan Rusak dan Anggaran Desa

Bagikan:
Warga dan anggota DPRD berdiskusi soal jalan rusak di Jambesari Darusolah

BONDOWOSO — Warga Kecamatan Jambesari Darusolah, Kabupaten Bondowoso, mengeluhkan kondisi jalan yang rusak dan keterbatasan anggaran desa saat reses anggota DPRD Jawa Timur, Jumat (20/11/2026), di Kantor Desa Jambesari Darusolah. Aspirasi itu disampaikan langsung kepada Martin Hamonangan, anggota Fraksi PDI Perjuangan dan Komisi D DPRD Jatim.

Keluhan utama: jalan rusak dan anggaran terbatas

Warga menyatakan jalan desa yang rusak menghambat mobilitas dan aktivitas ekonomi sehari-hari. Selain itu, keterbatasan anggaran desa disebut memperlambat pembangunan infrastruktur yang seharusnya mendukung konektivitas antarwilayah.

Keluhan itu muncul dalam dialog terbuka saat reses, ketika masyarakat memaparkan dampak langsung kerusakan jalan pada aktivitas warga dan rencana pembangunan yang tersendat.

Dampak pada petani dan distribusi hasil pertanian

Menurut warga, kondisi jalan yang buruk paling dirasakan petani ketika mengangkut hasil panen ke pasar. Biaya angkut meningkat dan waktu tempuh bertambah, sehingga produktivitas ekonomi desa terganggu.

"Jalan merupakan salah satu urat nadi perekonomian masyarakat desa. Ketika akses jalan rusak, aktivitas warga, terutama petani dalam mengangkut hasil pertanian untuk dipasarkan, ikut terdampak,"

Martin menekankan bahwa perbaikan infrastruktur pedesaan bukan semata kebutuhan fisik, melainkan upaya untuk memperlancar distribusi dan menekan biaya logistik bagi warga.

Janji tindak lanjut ke tingkat provinsi

Menanggapi aspirasi, Martin berjanji akan membawa permasalahan ini ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar mendapat perhatian dan alokasi anggaran yang memadai. Dia menyatakan akan mengawal proses pengajuan kebutuhan tersebut.

"Kami akan membawa dan mengawal aspirasi masyarakat ini agar mendapatkan perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pembangunan infrastruktur pedesaan perlu menjadi perhatian bersama karena berkaitan langsung dengan kelancaran aktivitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,"

Janji tersebut disampaikan di hadapan perwakilan masyarakat dan perangkat desa yang hadir dalam reses. Pernyataan ini menjadi rujukan bagi langkah advokasi berikutnya dari DPRD Jatim.

Langkah ke depan dan harapan masyarakat

Warga berharap Pemerintah Provinsi memberikan dukungan teknis dan anggaran untuk perbaikan jalan serta mempercepat proses perbaikan infrastruktur yang tertunda. Selain itu, ada harapan peningkatan koordinasi antara desa, kabupaten, dan provinsi agar perencanaan pembangunan lebih tepat sasaran.

Reses ini menutup dialog dengan catatan bahwa pengajuan aspirasi akan diproses lebih lanjut oleh perwakilan rakyat. Warga menunggu tindak lanjut konkret yang berdampak pada kelancaran aktivitas ekonomi desa.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait