Warga Jambesari Darusolah Keluhkan Jalan Rusak dan Anggaran Desa
BONDOWOSO — Warga Kecamatan Jambesari Darusolah, Kabupaten Bondowoso, mengeluhkan kondisi jalan yang rusak dan keterbatasan anggaran desa saat reses anggota DPRD Jawa Timur, Jumat (20/11/2026), di Kantor Desa Jambesari Darusolah. Aspirasi itu disampaikan langsung kepada Martin Hamonangan, anggota Fraksi PDI Perjuangan dan Komisi D DPRD Jatim.
Keluhan utama: jalan rusak dan anggaran terbatas
Warga menyatakan jalan desa yang rusak menghambat mobilitas dan aktivitas ekonomi sehari-hari. Selain itu, keterbatasan anggaran desa disebut memperlambat pembangunan infrastruktur yang seharusnya mendukung konektivitas antarwilayah.
Keluhan itu muncul dalam dialog terbuka saat reses, ketika masyarakat memaparkan dampak langsung kerusakan jalan pada aktivitas warga dan rencana pembangunan yang tersendat.
Dampak pada petani dan distribusi hasil pertanian
Menurut warga, kondisi jalan yang buruk paling dirasakan petani ketika mengangkut hasil panen ke pasar. Biaya angkut meningkat dan waktu tempuh bertambah, sehingga produktivitas ekonomi desa terganggu.
"Jalan merupakan salah satu urat nadi perekonomian masyarakat desa. Ketika akses jalan rusak, aktivitas warga, terutama petani dalam mengangkut hasil pertanian untuk dipasarkan, ikut terdampak,"
Martin menekankan bahwa perbaikan infrastruktur pedesaan bukan semata kebutuhan fisik, melainkan upaya untuk memperlancar distribusi dan menekan biaya logistik bagi warga.
Janji tindak lanjut ke tingkat provinsi
Menanggapi aspirasi, Martin berjanji akan membawa permasalahan ini ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar mendapat perhatian dan alokasi anggaran yang memadai. Dia menyatakan akan mengawal proses pengajuan kebutuhan tersebut.
"Kami akan membawa dan mengawal aspirasi masyarakat ini agar mendapatkan perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pembangunan infrastruktur pedesaan perlu menjadi perhatian bersama karena berkaitan langsung dengan kelancaran aktivitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,"
Janji tersebut disampaikan di hadapan perwakilan masyarakat dan perangkat desa yang hadir dalam reses. Pernyataan ini menjadi rujukan bagi langkah advokasi berikutnya dari DPRD Jatim.
Langkah ke depan dan harapan masyarakat
Warga berharap Pemerintah Provinsi memberikan dukungan teknis dan anggaran untuk perbaikan jalan serta mempercepat proses perbaikan infrastruktur yang tertunda. Selain itu, ada harapan peningkatan koordinasi antara desa, kabupaten, dan provinsi agar perencanaan pembangunan lebih tepat sasaran.
Reses ini menutup dialog dengan catatan bahwa pengajuan aspirasi akan diproses lebih lanjut oleh perwakilan rakyat. Warga menunggu tindak lanjut konkret yang berdampak pada kelancaran aktivitas ekonomi desa.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
Sri Untari Pemetaan Kopwan di Malang Raya untuk Hidupkan Koperasi
Sri Untari memetakan Kopwan di Malang Raya untuk membangkitkan koperasi mati suri lewat pendampingan dan pel...
Bambang Sutriyono Latih dan Bagikan Pupuk Organik ke 300 Petani Bojonegoro
Bambang Sutriyono menggelar pelatihan dan membagikan pupuk organik gratis ke 300 petani di Desa Turigede unt...
DPRD Bojonegoro Tekankan BPD Harus Penuhi Keterwakilan Perempuan 30%
Anggota DPRD Erix Maulana menegaskan BPD wajib memenuhi 30% keterwakilan perempuan sesuai Surat Edaran Bupat...
Wiwin: Pemberdayaan Masyarakat Tak Cukup Hanya Bantuan Fisik
Wiwin Sumrambah minta pemberdayaan masyarakat tak hanya bantuan fisik, melainkan pelatihan, pendampingan, da...
Banyuwangi Juara I Smart Society lewat Inovasi UGDK
Banyuwangi meraih Juara I Smart Society di Smart City Forum 2026 berkat UGDK, platform digital untuk percepa...
DPRD Minta Pemprov & BBWS Koordinasi Rawat Kali Perbatasan Surabaya
Ketua Komisi C DPRD Surabaya minta Pemprov Jatim dan BBWS koordinasi dengan daerah tetangga untuk bersihkan...