Politik

DPRD Bojonegoro Tekankan BPD Harus Penuhi Keterwakilan Perempuan 30%

Bagikan:
Erix Maulana saat reses di Dukuh Parengan, Desa Sumberagung, Bojonegoro

Bojonegoro — Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Fraksi PDI Perjuangan, Erix Maulana Heri Kiswanto, menggelar reses pada Jumat, 20 November 2026, di Dukuh Parengan, Desa Sumberagung, Kecamatan Dander. Kegiatan dihadiri Kepala Desa Putoyo, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Ia menekankan kewajiban keterwakilan perempuan 30 persen dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

BPD wajib 30 persen perempuan

Erix merujuk Surat Edaran Bupati Bojonegoro Nomor 140/19/412.211/2026 tentang pengisian keanggotaan BPD periode 2027-2035. Surat edaran itu mengatur persentase keterwakilan perempuan yang harus dipenuhi panitia pengisian BPD di semua desa.

“Keanggotaan BPD harus memperhatikan 30 persen keterwakilan perempuan dalam penetapan jumlah anggota BPD,”

Ia menegaskan ketentuan tersebut bersifat wajib dan harus ditaati oleh panitia pemilihan BPD di tingkat desa.

Rincian keanggotaan berdasarkan jumlah penduduk

Erix menjelaskan aturan penetapan jumlah anggota BPD disesuaikan dengan jumlah penduduk desa. Penetapan dilakukan secara ganjil agar mekanisme musyawarah dan keputusan berjalan efektif.

Jumlah Penduduk Jumlah Anggota BPD Minimal Perempuan (30%)
0 - 3.000 jiwa 5 orang 1 perempuan
3.001 - 5.000 jiwa 7 orang 2 perempuan
> 5.000 jiwa 9 orang 3 perempuan

“Jumlah keanggotaan BPD ditetapkan ganjil dan harus memperhatikan keterlibatan perempuan supaya dapat mengakomodir usulan perempuan,”

Pentingnya aspirasi perempuan dalam perencanaan

Erix menekankan bahwa peran perempuan di BPD bukan sekadar memenuhi kuota. Kehadiran perempuan diharapkan mampu menyerap dan menyuarakan aspirasi khusus perempuan, seperti kesehatan ibu dan anak, pendidikan, perlindungan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga.

“Jika perempuan tidak terlibat dalam BPD, maka kebijakan desa bisa bias gender. Aspirasi perempuan tidak akan muncul dalam Musyawarah Desa, dan APBDes tidak akan berpihak kepada perempuan,”

Dengan hadirnya perwakilan perempuan, proses perencanaan dan penganggaran desa melalui APBDes diharapkan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan.

Informasi Raperda menjelang Pilkades Serentak 2027

Selain membahas BPD, Erix menyampaikan perkembangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2015 mengenai kepala desa. Raperda tersebut telah dirampungkan DPRD Kabupaten Bojonegoro pada 18 November 2026, menjelang Pilkades serentak 2027.

Salah satu ketentuan penting dalam Raperda adalah persyaratan bagi calon kepala desa dari luar desa untuk memperoleh dukungan tertulis minimal 10 persen dari jumlah pemilih di desa berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pada pemilu terakhir. Raperda juga mengatur mekanisme calon tunggal melalui prosedur berkelanjutan.

Langkah ini dipandang sebagai upaya memperjelas mekanisme pemilihan desa dan memastikan proses demokrasi tingkat desa berjalan sesuai peraturan baru yang sedang disiapkan.

Anggota DPRD Erix Maulana saat reses di Sumberagung, Bojonegoro
Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait