Politik

Reses Lasmiran di Batokan: Aspirasi Warga dan Raperda Pilkades

Bagikan:

Bojonegoro — Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Fraksi PDI Perjuangan, Lasmiran, menggelar reses Masa Sidang III Tahun 2026 di Desa Batokan, Kecamatan Kasiman, Jumat (20/11/2026). Kegiatan itu bertujuan menyerap aspirasi warga dan menyampaikan perkembangan pembahasan Raperda terkait Pilkades dan BPD.

Reses: Penyerapan Aspirasi Langsung

Kegiatan dihadiri pengurus PAC, ranting, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Lasmiran menekankan reses sebagai kewajiban wakil rakyat untuk mendengar kebutuhan konstituen secara langsung.

"Reses ini adalah kewajiban kami untuk turun, mendengar, dan mencatat apa yang menjadi kebutuhan warga. Semua aspirasi akan kami perjuangkan,"

Pembahasan Raperda Pilkades dan BPD

Dalam pertemuan, Lasmiran memaparkan bahwa DPRD Kabupaten Bojonegoro sedang membahas perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa. Pembahasan mencakup mekanisme calon tunggal melawan kotak kosong dan penyesuaian masa jabatan.

Ia mendorong warga aktif dalam Musrenbangdes dan Musrenbangcam agar usulan desa muncul dari musyawarah dan bukan dari perwakilan yang absen.

"Sebagai masyarakat, kita harus aktif dalam Musrenbangdes dan Musrenbangcam. Jangan sampai usulan desa tidak muncul karena warganya tidak hadir."

Selain itu, Lasmiran mengingatkan fungsi pengawasan BPD.

"BPD itu pengawas. BPD harus berani mengawasi dengan serius apa yang dikerjakan Pemdes. Jangan hanya jadi stempel. Kalau ada yang tidak sesuai, sampaikan."

Keluhan Warga: Desil, KIS, BPJS, dan Infrastruktur

Sesi dialog memunculkan sejumlah keluhan yang disampaikan warga. Pokok-pokok aspirasi antara lain:

  • Pembangunan jalan dan saluran air di Ngaglik RT 1 RW 2, serta tambahan penerangan jalan di RT 1 RW 3.
  • Kendala pendataan desil kemiskinan; beberapa keluarga miskin belum tercatat sementara yang mampu tercantum sebagai penerima bantuan.
  • Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang tidak dapat dipakai saat berobat.
  • Persyaratan pernikahan yang dirasa memberatkan warga.
  • Pengaktifan kembali kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang nonaktif.
  • Kecurigaan penyaluran bantuan yang hanya menyasar kelompok penerima tertentu.

Tindak Lanjut: Koordinasi dan Pokir

Menanggapi masukan, Lasmiran mengatakan semua catatan akan ditindaklanjuti sesuai wewenang masing-masing instansi. Ia menyebut akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan perangkat daerah terkait untuk verifikasi ulang data.

"Untuk desil, KIS, BPJS Ketenagakerjaan, dan bantuan yang itu-itu saja, ini akan kami koordinasikan dengan Dinas Sosial dan dinas terkait untuk verifikasi ulang. Untuk jalan, saluran air, penerangan, dan banjir, akan kami masukkan ke Pokir dan Musrenbang."

Lasmiran menutup reses dengan ajakan agar warga dan BPD terus mengawal pelaksanaan pembangunan desa. Reses dianggap sebagai awal proses perjuangan aspirasi yang akan dibawa ke DPRD dan instansi terkait.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait