Politik

Banyuwangi Juara I Smart Society lewat Inovasi UGDK

Bagikan:

Banyuwangi meraih Juara I kategori Smart Society dalam ajang Smart City Forum 2026 pada 19 November 2026 di Jambi. Penghargaan diberikan Kementerian Komunikasi dan Digital kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi atas inovasi Unit Gawat Darurat Kemiskinan (UGDK) yang dinilai mempercepat penanganan kemiskinan secara terpadu dan berbasis data.

Penghargaan diserahkan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, kepada Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono, dalam Forum Nasional Kota Cerdas Tahun 2026.

Inovasi UGDK sebagai dasar penghargaan

UGDK adalah platform digital yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mempercepat penanganan kemiskinan. Sistem ini mengintegrasikan basis data rumah tangga miskin berbasis by name by address serta data bantuan yang sudah diterima setiap warga, sehingga intervensi bisa lebih tepat sasaran.

Dalam penilaian, Komdigi menilai UGDK memiliki dampak langsung terhadap kualitas pelayanan sosial dan kemampuan pemerintah daerah menargetkan bantuan.

Fitur data dan pemetaan berbasis lokasi

Plt Kepala Dinas Kominfo dan Persandian, Budi Santoso, menjelaskan pemerintah daerah menyatukan data kesejahteraan sosial, data geospasial, serta hasil verifikasi faktual di lapangan. Data terintegrasi itu menjadi dasar menentukan bentuk intervensi yang sesuai untuk setiap keluarga.

Salah satu keunggulan UGDK adalah kemampuannya memetakan sebaran masyarakat miskin hingga tingkat desa, lengkap dengan titik koordinat tempat tinggal. Jadi, pemerintah tidak hanya mengetahui jumlah warga miskin, tetapi juga lokasi dan kondisi wilayah yang membutuhkan perhatian.

Dengan pemetaan hingga titik koordinat, program bantuan dapat diarahkan ke area yang paling membutuhkan, sekaligus mempermudah monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.

Kolaborasi lintas sektor

Selain sebagai sistem pendataan, UGDK membuka ruang kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan komunitas. Model kolaboratif ini memungkinkan berbagai pihak berkontribusi berdasarkan data dan kebutuhan yang teridentifikasi.

Dengan sistem ini, penanganan kemiskinan bisa dilakukan secara kolaboratif. Siapa pun bisa ikut ambil bagian, baik masyarakat, akademisi, dunia usaha, maupun komunitas.

Dampak dan prospek pengembangan

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menilai penghargaan ini menjadi pemacu untuk terus mengembangkan inovasi yang memberi manfaat riil bagi warga. Ia menegaskan teknologi dipandang sebagai instrumen untuk memperbaiki pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagi Banyuwangi, teknologi bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk mengoptimalkan pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ke depan, Pemkab Banyuwangi berencana menyempurnakan data dan mekanisme kolaborasi agar intervensi semakin tepat sasaran dan berdampak langsung pada tingkat kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait