Bupati Bangkalan Perkuat Posbankum dan Peran Paralegal
BANGKALAN — Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, berkomitmen memperluas akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum melalui penguatan peran paralegal dan optimalisasi Posbankum. Pernyataan itu disampaikan saat menerima audiensi Kanwil Kemenkum Jawa Timur di Pendopo Bupati Bangkalan, Jumat 20 November 2026.
Sinergi Pemkab dan Kanwil Kemenkum
Pertemuan dihadiri Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Timur, Dr. Saiful Sahri, serta Koordinator dan Ketua Tim Kerja Pembinaan Hukum, Eko Arif Setiawan. Pembahasan utama adalah kesiapan membangun sinergi untuk memperkuat kapasitas paralegal dan mengoptimalkan fungsi Posbankum.
Langkah ini dimaksudkan agar layanan bantuan hukum bisa menjangkau masyarakat yang selama ini sulit memperoleh informasi dan pendampingan hukum.
Fokus Penguatan Paralegal dan Posbankum
Bupati Lukman menegaskan bahwa keberadaan Posbankum tidak boleh semata program administratif. Menurutnya, Posbankum harus menjadi ruang pelayanan yang nyata dan mudah dijangkau masyarakat.
"Pemerintah daerah tentu menyambut baik upaya penguatan Posbankum dan peran paralegal ini. Kami ingin memastikan masyarakat Bangkalan, khususnya yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi dan layanan hukum, bisa mendapatkan pendampingan serta pemahaman hukum yang memadai,"
Ia menambahkan harapan agar Posbankum memberi layanan informasi, konsultasi, dan pendampingan awal ketika warga menghadapi masalah hukum.
"Harapan kami, Posbankum dapat menjadi ruang pelayanan yang dekat dengan masyarakat, tempat mereka memperoleh informasi, konsultasi, dan pendampingan awal ketika menghadapi persoalan hukum,"
Peningkatan Kapasitas SDM
Lukman juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Paralegal perlu mendapat pembinaan agar mampu menjalankan peran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan penguatan keterampilan dan pemahaman hukum, paralegal diharapkan dapat memberikan pendampingan yang lebih efektif kepada masyarakat di tingkat bawah.
Dampak terhadap Akses keadilan
Menurut pemerintah daerah, pemahaman hukum di kalangan masyarakat menjadi fondasi terciptanya kehidupan sosial yang tertib dan harmonis. Optimalisasi Posbankum diharapkan memperluas jangkauan pelayanan bantuan hukum hingga ke komunitas paling terpencil.
Melalui sinergi antara Pemkab Bangkalan dan Kanwil Kemenkum Jawa Timur, targetnya adalah mengurangi kebingungan warga saat menghadapi masalah hukum dan memastikan hak-hak mereka mendapat perlindungan yang lebih baik.
Ke depan, rencana kolaborasi akan difokuskan pada program pelatihan paralegal, pemetaan lokasi Posbankum yang strategis, dan mekanisme rujukan kasus agar layanan menjadi lebih responsif dan tepat sasaran.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
Banyuwangi Juara I Smart Society lewat Inovasi UGDK
Banyuwangi meraih Juara I Smart Society di Smart City Forum 2026 berkat UGDK, platform digital untuk percepa...
DPRD Minta Pemprov & BBWS Koordinasi Rawat Kali Perbatasan Surabaya
Ketua Komisi C DPRD Surabaya minta Pemprov Jatim dan BBWS koordinasi dengan daerah tetangga untuk bersihkan...
Puan Maharani Raih AIPA Distinguished Service Award 2026
Puan Maharani menerima AIPA Distinguished Service Award 2026 di Manila atas kontribusi memperkuat diplomasi...
Bimtek Pengelolaan Sampah di Sumenep, Warga Didorong Aktif
Bimtek pengelolaan sampah di Desa Marengan Daya, Sumenep mendorong peran warga dengan pelatihan, bak sampah,...
Pemkab Banyuwangi Anggarkan Rp9,37 M untuk 13.392 Guru Ngaji
Pemkab Banyuwangi mengalokasikan Rp9,37 miliar untuk insentif 13.392 guru ngaji pada 2026 sebagai dukungan p...
Soekarno Run 2026 di Ngawi Siap Digelar, Hadiah Rp150 Juta
Soekarno Run 2026 di Ngawi digelar 29 November dengan target ribuan peserta dan total hadiah Rp150 juta.