Politik

Reses di Buduran: Warga Keluhkan Data Desil, PDAM, dan Minimarket

Bagikan:

SIDOARJO — Warga Kecamatan Buduran mengemukakan sejumlah masalah mendasar saat reses anggota DPRD Jawa Timur, Hari Yulianto, Jumat malam (22/11/2026). Keluhan utama meliputi ketidakakuratan data desil

Keluhan Data Desil dan Bansos

Warga Desa Pagerwojo, Saiful, menyoroti perubahan klasifikasi desil yang berdampak pada akses bansos dan beasiswa pendidikan. Menurutnya, ada keluarga yang kondisi ekonomi sebenarnya miskin namun tercatat dalam desil tinggi, dan sebaliknya.

"Setelah dilakukan pendataan, banyak perubahan masalah desil. Warga yang sebenarnya miskin bisa menjadi kaya dalam pendataan, sementara yang mampu justru masuk kategori miskin dan mendapatkan bantuan pemerintah. Bahkan, ada anak-anak yang ingin (beasiswa) kuliah tetapi terkendala desil."

Hari Yulianto menjelaskan bahwa desil adalah pengelompokan tingkat kesejahteraan ke dalam sepuluh kategori. Ia menyebut penyebab ketidakakuratan antara lain proses pendataan yang tidak optimal, serta kelelahan responden saat sensus sehingga petugas kadang memperkirakan kondisi warga.

"Ketika ditelusuri, salah satu faktor tertingginya adalah masyarakat sudah merasa jenuh diwawancarai petugas sensus. Akhirnya petugas memperkirakan kondisi warga. Dampaknya, masyarakat yang seharusnya masuk desil bawah justru mengalami kenaikan desil."

Hari mengingatkan warga yang merasa klasifikasi tidak tepat dapat mengajukan sanggahan melalui kanal resmi Kementerian Sosial. Ia memaparkan beberapa jalur pengajuan dan proses verifikasinya:

  1. Ajukan sanggahan melalui laman resmi cek bansos dengan melampirkan bukti pendukung seperti foto kondisi rumah dan rekening listrik.
  2. Proses verifikasi pengajuan mandiri memakan waktu sekitar tiga bulan.
  3. Pemanfaatan peran pemerintah desa: musyawarah, berita acara, dan surat usulan kepada bupati untuk diteruskan ke Kementerian Sosial.

Akses PDAM dan Jaringan Gas

Warga juga mengeluhkan belum tersedianya layanan PDAM dan jaringan gas rumah tangga di Pagerwojo, padahal permukiman berkembang pesat. Mereka meminta perhatian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar pemerataan fasilitas dasar segera direalisasikan.

Menanggapi hal ini, Hari berjanji akan mengoordinasikan kebutuhan tersebut melalui jalur kelembagaan DPRD provinsi, Komisi B DPRD Sidoarjo, PDAM, dan pihak terkait.

Minimarket Berjejaring dan Dampaknya

Ekspansi toko modern menjadi sorotan warga. Mereka menilai ritel besar membuat pelaku usaha kecil hanya jadi konsumen, dan kesempatan kerja bagi warga lokal sering tidak optimal.

Saiful meminta pemerintah daerah lebih selektif dalam pemberian izin minimarket di kawasan pedesaan, serta mendorong keterlibatan pemilik usaha lokal agar manfaat ekonomi dirasakan bersama.

Hari menyebut beberapa daerah sudah menerapkan pembatasan dan kebijakan yang mendorong kerja sama ritel modern dengan UMKM lokal sebagai contoh yang layak dipertimbangkan.

Tanggapan dan Langkah Lanjutan

Secara keseluruhan, Hari menyatakan dukungan untuk menindaklanjuti aspirasi melalui koordinasi kelembagaan dan dorongan pada pemerintah desa agar data kesejahteraan diperbaiki. Ia menekankan perlunya bukti kuat dan peran aktif desa dalam proses perubahan data.

Langkah berikutnya melibatkan verifikasi data oleh BPS dan Kementerian Sosial, koordinasi antara DPRD dengan PDAM dan perusahaan gas, serta evaluasi kebijakan perizinan ritel untuk melindungi usaha lokal.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait