Warga Jambesari Keluhkan Jalan Rusak dan Anggaran Desa
BONDOWOSO – Warga Kecamatan Jambesari Darusolah mengeluhkan kondisi jalan rusak dan keterbatasan anggaran desa saat reses dengan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Martin Hamonangan, pada Jumat, 20 November 2026, di Kantor Desa Jambesari Darusolah. Keluhan itu dianggap menghambat aktivitas masyarakat dan memperlambat pembangunan infrastruktur lokal.
Kerusakan jalan menghambat aktivitas ekonomi
Warga menyampaikan bahwa jalan yang rusak kerap mengganggu mobilitas, terutama bagi petani yang membawa hasil panen ke pasar. Gangguan akses ini membuat distribusi hasil pertanian tidak berjalan lancar dan berpeluang menambah biaya angkut.
"Jalan merupakan salah satu urat nadi perekonomian masyarakat desa. Ketika akses jalan rusak, aktivitas warga, terutama petani dalam mengangkut hasil pertanian untuk dipasarkan, ikut terdampak,"
Martin menegaskan bahwa perbaikan akses jalan bukan sekadar memenuhi kebutuhan fisik. Infrastruktur yang memadai dinilai penting untuk memperlancar distribusi, menekan biaya angkut, dan meningkatkan produktivitas ekonomi desa.
Keterbatasan anggaran desa jadi hambatan pembangunan
Selain kondisi jalan, warga juga mengeluhkan keterbatasan dana desa yang membuat sejumlah proyek infrastruktur berjalan lambat. Keterbatasan anggaran mempengaruhi skala dan waktu pelaksanaan perbaikan jalan serta fasilitas publik lainnya.
Menurut Martin, banyak desa memiliki kebutuhan mendesak yang sulit dipenuhi hanya mengandalkan anggaran desa. Oleh karena itu, perhatian dari tingkat provinsi dinilai penting untuk menutup kesenjangan pendanaan.
Aspirasi akan dibawa ke tingkat provinsi
Menanggapi keluhan warga, Martin menyampaikan komitmen untuk membawa aspirasi tersebut ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ia berharap pemprov dapat memperhatikan kebutuhan infrastruktur pedesaan yang terbatas kemampuannya secara fiskal.
"Kami akan membawa dan mengawal aspirasi masyarakat ini agar mendapatkan perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pembangunan infrastruktur pedesaan perlu menjadi perhatian bersama karena berkaitan langsung dengan kelancaran aktivitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,"
Martin Hamonangan, anggota Komisi D DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, berjanji mengawal proses pelaporan dan pengusulan bantuan agar kebutuhan infrastruktur di Jambesari Darusolah mendapat perhatian lebih luas.
Implikasi: Perbaikan jalan dan dukungan anggaran provinsi dinilai krusial untuk memperlancar distribusi hasil pertanian dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Upaya lanjutan akan bergantung pada koordinasi antara pemerintah desa, DPRD provinsi, dan Pemprov Jawa Timur.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
Bupati Bangkalan Perkuat Posbankum dan Peran Paralegal
Bupati Bangkalan berkomitmen memperkuat paralegal dan optimalkan Posbankum untuk memperluas akses bantuan hu...
Amin Thohari Gelar Reses di Mlideg, Serap 5 Aspirasi Warga
Amin Thohari menggelar reses di Desa Mlideg (21/11/2026), serap lima aspirasi warga dan bagikan pupuk organi...
Sri Untari Pemetaan Kopwan di Malang Raya untuk Hidupkan Koperasi
Sri Untari memetakan Kopwan di Malang Raya untuk membangkitkan koperasi mati suri lewat pendampingan dan pel...
Bambang Sutriyono Latih dan Bagikan Pupuk Organik ke 300 Petani Bojonegoro
Bambang Sutriyono menggelar pelatihan dan membagikan pupuk organik gratis ke 300 petani di Desa Turigede unt...
DPRD Bojonegoro Tekankan BPD Harus Penuhi Keterwakilan Perempuan 30%
Anggota DPRD Erix Maulana menegaskan BPD wajib memenuhi 30% keterwakilan perempuan sesuai Surat Edaran Bupat...
Wiwin: Pemberdayaan Masyarakat Tak Cukup Hanya Bantuan Fisik
Wiwin Sumrambah minta pemberdayaan masyarakat tak hanya bantuan fisik, melainkan pelatihan, pendampingan, da...