Politik

DPRD Jatim Telusuri Sinkronisasi Data Desil yang Hambat Bantuan

Bagikan:

Surabaya — Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Yordan M. Batara-Goa, akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik untuk menelusuri masalah sinkronisasi data desil yang menghambat penerimaan bantuan sosial oleh warga. Langkah itu diumumkan setelah reses di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Surabaya pada 20 November 2026.

Temuan saat reses: pembaruan data tidak tersinkron

Persoalan terungkap ketika warga menyampaikan keluhan bahwa status desil kesejahteraan mereka tidak berubah di sistem pusat meski sudah mengajukan sanggahan melalui kelurahan dan pendamping Dinsos. Yordan menyebut ketidaksinkronan pembaruan data berpotensi membuat warga yang berhak kehilangan akses bantuan.

"Kami meminta data warga yang bermasalah untuk segera dikumpulkan. Setelah rangkaian reses ini selesai, kami akan berkoordinasi langsung dengan Dinas Sosial maupun Badan Pusat Statistik (BPS) guna menelusuri titik macet sinkronisasi data desil tersebut,"

Yordan menegaskan koordinasi itu akan menelusuri proses pembaruan data dari tingkat kelurahan hingga database pusat.

Skema bantuan modal bagi UMKM

Selain masalah data, pelaku UMKM mengusulkan bantuan untuk mengganti gerobak dagang yang rusak dan mendanai peralatan produksi. Yordan menyebut ada skema permodalan dari Dinsos sebesar Rp 3 juta per pelaku usaha yang direncanakan pada anggaran mendatang.

Persyaratan calon penerima meliputi kategori Desil 1 hingga Desil 5, berusia produktif 17–58 tahun, dan memiliki usaha yang sudah berjalan. Bantuan juga akan melalui verifikasi lapangan untuk memastikan manfaatnya tepat sasaran.

"Program ini diperuntukkan bagi warga yang benar-benar sudah merintis usaha, bukan yang baru sekadar ingin coba-coba membuka usaha,"

Peralatan produksi dan pendampingan

Untuk bantuan peralatan seperti oven, calon penerima diwajibkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) minimal satu tahun. Penerima juga akan mengikuti pelatihan pada akhir November hingga awal Desember dan bergabung dalam Paguyuban Usaha Kreatif Nusantara untuk mendapatkan pendampingan berkelanjutan.

Aspirasi fasilitas lingkungan dan layanan sosial

Reses juga menampung keluhan pengurus RT/RW tentang fasilitas lingkungan. Warga meminta penggantian gerobak sampah yang rusak parah. Selain itu, pengurus wilayah meminta evaluasi biaya operasional pengantaran program permakanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan anak yatim piatu yang dinilai belum sebanding dengan beban kerja petugas.

Yordan memastikan usulan pengadaan gerobak sampah dan evaluasi honorarium petugas pengantar permakanan akan diteruskan ke Pemerintah Kota Surabaya. Semua aspirasi akan menjadi bahan tindak lanjut agar pelayanan publik dan program pemberdayaan masyarakat berjalan lebih efektif.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait