DPRD Jatim Telusuri Sinkronisasi Data Desil yang Hambat Bantuan
Surabaya — Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Yordan M. Batara-Goa, akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik untuk menelusuri masalah sinkronisasi data desil yang menghambat penerimaan bantuan sosial oleh warga. Langkah itu diumumkan setelah reses di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Surabaya pada 20 November 2026.
Temuan saat reses: pembaruan data tidak tersinkron
Persoalan terungkap ketika warga menyampaikan keluhan bahwa status desil kesejahteraan mereka tidak berubah di sistem pusat meski sudah mengajukan sanggahan melalui kelurahan dan pendamping Dinsos. Yordan menyebut ketidaksinkronan pembaruan data berpotensi membuat warga yang berhak kehilangan akses bantuan.
"Kami meminta data warga yang bermasalah untuk segera dikumpulkan. Setelah rangkaian reses ini selesai, kami akan berkoordinasi langsung dengan Dinas Sosial maupun Badan Pusat Statistik (BPS) guna menelusuri titik macet sinkronisasi data desil tersebut,"
Yordan menegaskan koordinasi itu akan menelusuri proses pembaruan data dari tingkat kelurahan hingga database pusat.
Skema bantuan modal bagi UMKM
Selain masalah data, pelaku UMKM mengusulkan bantuan untuk mengganti gerobak dagang yang rusak dan mendanai peralatan produksi. Yordan menyebut ada skema permodalan dari Dinsos sebesar Rp 3 juta per pelaku usaha yang direncanakan pada anggaran mendatang.
Persyaratan calon penerima meliputi kategori Desil 1 hingga Desil 5, berusia produktif 17–58 tahun, dan memiliki usaha yang sudah berjalan. Bantuan juga akan melalui verifikasi lapangan untuk memastikan manfaatnya tepat sasaran.
"Program ini diperuntukkan bagi warga yang benar-benar sudah merintis usaha, bukan yang baru sekadar ingin coba-coba membuka usaha,"
Peralatan produksi dan pendampingan
Untuk bantuan peralatan seperti oven, calon penerima diwajibkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) minimal satu tahun. Penerima juga akan mengikuti pelatihan pada akhir November hingga awal Desember dan bergabung dalam Paguyuban Usaha Kreatif Nusantara untuk mendapatkan pendampingan berkelanjutan.
Aspirasi fasilitas lingkungan dan layanan sosial
Reses juga menampung keluhan pengurus RT/RW tentang fasilitas lingkungan. Warga meminta penggantian gerobak sampah yang rusak parah. Selain itu, pengurus wilayah meminta evaluasi biaya operasional pengantaran program permakanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan anak yatim piatu yang dinilai belum sebanding dengan beban kerja petugas.
Yordan memastikan usulan pengadaan gerobak sampah dan evaluasi honorarium petugas pengantar permakanan akan diteruskan ke Pemerintah Kota Surabaya. Semua aspirasi akan menjadi bahan tindak lanjut agar pelayanan publik dan program pemberdayaan masyarakat berjalan lebih efektif.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
Candra Tantang Mahasiswa Bedah RPJMD Usai Nobar "Laut Bercerita"
Candra Ary Fianto menantang mahasiswa membedah RPJMD sepekan usai nobar film "Laut Bercerita" dalam acara Hi...
Reses di Buduran: Warga Keluhkan Data Desil, PDAM, dan Minimarket
Warga Buduran mengeluhkan data desil yang tak akurat, belum meratanya layanan PDAM dan gas, serta dampak min...
Bupati Bangkalan Perkuat Posbankum dan Peran Paralegal
Bupati Bangkalan berkomitmen memperkuat paralegal dan optimalkan Posbankum untuk memperluas akses bantuan hu...
Amin Thohari Gelar Reses di Mlideg, Serap 5 Aspirasi Warga
Amin Thohari menggelar reses di Desa Mlideg (21/11/2026), serap lima aspirasi warga dan bagikan pupuk organi...
Sri Untari Pemetaan Kopwan di Malang Raya untuk Hidupkan Koperasi
Sri Untari memetakan Kopwan di Malang Raya untuk membangkitkan koperasi mati suri lewat pendampingan dan pel...
Bambang Sutriyono Latih dan Bagikan Pupuk Organik ke 300 Petani Bojonegoro
Bambang Sutriyono menggelar pelatihan dan membagikan pupuk organik gratis ke 300 petani di Desa Turigede unt...