Bulog Perpanjang Bantuan Pangan Beras Dua Bulan

Perum Bulog mengumumkan penambahan program bantuan pangan berupa beras selama dua bulan ke depan. Keputusan ini disetujui dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI dan diumumkan usai kegiatan di Jakarta pada Jumat, 22 Mei 2026, untuk mengantisipasi potensi El Nino dan menjaga ketahanan pangan masyarakat.

Rincian bantuan dan jadwal

Direktur Utama Perum Bulog, Rizal Ramli, mengatakan bantuan disiapkan dalam bentuk beras saja. Setiap penerima akan menerima 10 kilogram per bulan. Dengan penambahan dua bulan, total tambahan mencapai 20 kilogram beras per keluarga.

Itu sangat bijaksana. Diperlukan pangan di masa-masa El Nino ke depan

Sasaran penerima dan kebutuhan stok

Program ini ditujukan bagi sekitar 33 juta penerima bantuan pangan. Bulog sebelumnya mengusulkan penyaluran selama empat bulan, yang direncanakan berlangsung pada Agustus, September, Oktober, dan November 2026.

Untuk skenario empat bulan, Rizal memperkirakan kebutuhan beras mencapai sekitar 1,3 juta ton. Dengan penambahan yang baru disetujui, proyeksi total distribusi bantuan pangan sepanjang 2026 naik menjadi sekitar 1,9 juta ton.

Alasan penambahan: antisipasi El Nino dan harga pangan

Rizal menekankan bahwa penambahan dua bulan dimaksudkan untuk merespons potensi gangguan pasokan akibat El Nino. Selain faktor cuaca, kondisi ekonomi global juga dipandang bisa memengaruhi harga bahan pokok menjelang akhir tahun.

Dengan demikian, program diharapkan memberi penyangga bagi masyarakat yang rentan terhadap lonjakan harga dan gangguan pasokan pangan.

Status penugasan dan langkah selanjutnya

Meskipun proyeksi distribusi tahunan meningkat, hingga kini Bulog baru menerima penugasan resmi untuk pelaksanaan selama dua bulan. Artinya, rencana penyaluran empat bulan belum sepenuhnya ditetapkan secara administratif.

Bulog perlu menunggu konfirmasi penugasan selanjutnya serta menyiapkan logistik distribusi agar bantuan tepat sasaran pada jadwal yang telah direncanakan.

Keputusan penambahan ini memberi ruang kebijakan bagi pemerintah untuk menyesuaikan program sesuai perkembangan kondisi cuaca dan pasar. Jika tekanan harga atau risiko pasokan meningkat, skema penyaluran dan alokasi stok kemungkinan akan dievaluasi kembali.