Banten Klaim Hampir 50% KDMP Beroperasi, 155 Punya Gerai Aktif

Gubernur Banten Andra Soni menyatakan hampir 50 persen target Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di provinsi itu sudah beroperasi. Pernyataan itu disampaikan saat peresmian serentak pada 16 Mei 2026 di Desa Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. Pemerintah daerah menargetkan menambah gerai aktif hingga Agustus 2026 untuk memperkuat layanan kepada warga.

Capaian KDMP di Banten

Andra Soni melaporkan ada 695 unit KDMP yang telah beroperasi dari target 1.551 unit di Banten. Meski jumlah unit yang berjalan cukup besar, belum semua memiliki gerai operasional.

Dari 695 KDMP itu, hanya 155 koperasi yang sudah memiliki gerai aktif melayani kebutuhan masyarakat secara langsung. Pemerintah provinsi berkomitmen menambah jumlah gerai sampai Agustus 2026 agar manfaat program lebih cepat dirasakan.

"Hari ini, Bapak Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasional 1.061 KDMP. Alhamdulillah di Provinsi Banten juga menjadi bagian dari 1.061 ini, di Banten sendiri ada 695 KDMP yang telah beroperasi,"

Peluncuran di Kabupaten Tangerang

Pemerintah Kabupaten Tangerang secara serentak meluncurkan operasional 250 KDMP. Peluncuran ini berlangsung bersamaan dengan peresmian nasional oleh Presiden pada 16 Mei 2026.

Bupati Tangerang Maesyal Rasyid menekankan kolaborasi dengan sektor swasta. Ia mendorong pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility atau CSR untuk memperkuat modal koperasi desa dan kelurahan.

"Sesuai arahan Bapak Gubernur, kami menggandeng CSR dan pihak ketiga. Sebanyak 246 desa dan 28 kelurahan telah mendapatkan dukungan dengan total nilai mencapai Rp27,4 miliar,"

Distribusi, pendampingan, dan kendala operasional

Dari total 274 desa dan kelurahan di Kabupaten Tangerang, tercatat 250 unit KDMP telah beraktivitas penuh. Sisanya, sebanyak 24 koperasi, masih dalam tahap pembinaan intensif oleh dinas terkait agar bisa segera beroperasi secara mandiri.

Pemerintah daerah berjanji menyelesaikan proses pendampingan dalam waktu dekat. Namun beberapa pengurus koperasi desa melaporkan masalah utama adalah kelancaran pasokan barang kebutuhan pokok dari distributor.

Prospek ke depan

Pemerintah provinsi dan kabupaten berfokus pada peningkatan jumlah gerai dan memperkuat kemitraan pendanaan melalui CSR. Jika proses pendampingan dan suplai barang lancar, diharapkan jumlah gerai aktif akan meningkat dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih merata.