Lokal

Banggar DPRD Taput Bahas Tindak Lanjut Evaluasi Perubahan APBD 2026

Bagikan:
Rapat Banggar DPRD Tapanuli Utara membahas tindak lanjut evaluasi Ranperda perubahan APBD 2026

TARUTUNG — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tapanuli Utara menggelar rapat untuk membahas tindak lanjut evaluasi Gubernur Sumatera Utara terhadap Ranperda dan Ranperbup tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Pertemuan berlangsung pada Senin (12/10) di Ruang Rapat Mini Sekretariat DPRD Tapanuli Utara. Rapat dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Henry M.M. Sitompul, yang mewakili Bupati, serta pimpinan perangkat daerah terkait.

Tujuan Rapat dan Koordinasi

Rapat ini merupakan bagian dari koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD untuk menindaklanjuti catatan evaluasi yang disampaikan gubernur. Pembahasan diarahkan pada upaya penyempurnaan dokumen anggaran agar memenuhi ketentuan evaluasi. Dengan demikian, proses penyusunan anggaran tetap berjalan sesuai mekanisme pemerintahan daerah.

Posisi Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menyatakan terbuka terhadap masukan anggota Banggar. Pihak pemkab mendorong dialog konstruktif agar semua catatan evaluasi dapat ditangani secara tuntas. Selain itu, pemerintah daerah menegaskan komitmen untuk menyelesaikan tindak lanjut secara akuntabel.

Komitmen pada Akuntabilitas dan Kepentingan Publik

Pemkab berkomitmen menyelesaikan seluruh catatan evaluasi gubernur secara akuntabel sehingga pengelolaan keuangan daerah berjalan optimal. Langkah ini diharapkan menjaga orientasi anggaran pada kepentingan masyarakat. Kerja sama antara Banggar DPRD dan perangkat daerah menjadi kunci agar perbaikan anggaran segera terealisasi.

Langkah Selanjutnya

Selanjutnya, Banggar akan melanjutkan pembahasan secara teknis bersama perangkat daerah terkait substansi catatan evaluasi. Proses ini mencakup klarifikasi, perbaikan dokumen, dan langkah administratif yang diperlukan sesuai peraturan. Hasil pembahasan nantinya menentukan langkah lanjutan dalam penyusunan dokumen perubahan APBD.

Rapat di Tarutung menegaskan pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam menindaklanjuti evaluasi gubernur. Dengan komitmen bersama, diharapkan perubahan APBD TA 2026 dapat ditetapkan dengan dasar yang lebih kuat dan akuntabel untuk kepentingan publik.

Sarah Kurniawati
Penulis
Sarah Kurniawati

Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.

Berita Terkait