Komnas HAM Usulkan Badan Khusus Pulihkan Korban Pelanggaran HAM
Komnas HAM mengusulkan pembentukan badan khusus untuk memulihkan korban pelanggaran HAM berat secara sistematis dan berkelanjutan. Usulan disampaikan dalam Diskusi Publik di Jakarta pada Kamis, 6 Agustus 2026, dengan alasan adanya kekosongan kebijakan setelah berakhirnya Inpres dan Keppres sebelumnya.
Usulan badan khusus untuk pemulihan korban
Anggota Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab, menilai pembentukan badan tersendiri diperlukan agar proses pemulihan korban memiliki dasar hukum kuat dan pelaksanaan yang lebih efektif di seluruh Indonesia. Menurutnya, badan itu akan memastikan pemulihan tidak berhenti pada bantuan semata, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab negara.
"Pertanggungjawaban terhadap korban pelanggaran HAM yang berat harus sistematis, efektif, berdaya guna, dan dalam jangka waktu yang panjang. Tanggung jawab negara terhadap korban tidak bisa ditunda lagi,"
Stagnasi setelah berakhirnya kebijakan sebelumnya
Amiruddin menjelaskan bahwa berakhirnya Inpres dan Keppres yang sebelumnya mengatur pemulihan menyebabkan program mengalami stagnasi. Kondisi ini, menurutnya, membuat pemenuhan hak korban terancam terputus dan memerlukan kebijakan baru yang jelas dan berkelanjutan.
"Program pemulihan korban bukan buah belas kasihan, tetapi pertanggungjawaban atas pelanggaran kejahatan yang serius. Selama negara belum membuka pengadilan HAM, maka selama itu pula pemulihan harus ada,"
Pemulihan sebagai tanggung jawab negara
Amiruddin menegaskan bahwa pemulihan korban adalah bentuk pertanggungjawaban negara, bukan sekadar bantuan. Dia mempertanyakan apakah perlu badan tersendiri agar pemulihan berjalan dengan konsep yang tepat, sasaran yang jelas, dan anggaran yang memadai.
"Jangan-jangan supaya pemulihan berjalan dengan benar, tepat konsep, tepat sasaran, dan anggaran, apakah diperlukan badan tersendiri? Misalnya badan pemulihan pelanggaran HAM yang berat. Sehingga bisa bertanggung jawab sepenuhnya mengurus korban,"
Dasar hukum dan komitmen politik pemerintah
Anggota Komnas HAM lainnya, Atnike Nova Sigiro, menekankan pentingnya dasar hukum yang kuat untuk menjamin hak korban secara berkelanjutan. Ia menyatakan komitmen politik pemerintah menjadi kunci agar proses pemulihan berjalan efektif, adil, dan memiliki kepastian hukum.
"Komnas HAM mendorong dasar hukum sebagai ukuran komitmen politik pemerintah memenuhi hak korban pelanggaran HAM berat. Langkah tersebut penting agar proses pemulihan korban berjalan berkelanjutan, adil, dan memiliki kepastian hukum,"
Dengan usulan ini, Komnas HAM mendorong pembentukan mekanisme permanen yang dapat memastikan korban pelanggaran HAM berat menerima pemulihan yang menyeluruh dan berkesinambungan, sampai ada kepastian hukum dan mekanisme penanganan yang lebih luas.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...