BGN Luruskan: 13 Ribu Dapur MBG Belum Otomatis Aktif

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono meluruskan kabar yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13 ribu dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan itu disampaikan usai Rapat Koordinasi Terbatas Perbaikan Tata Kelola MBG di Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2026.

Data dan verifikasi dapur MBG

Menurut Sudaryono, angka lebih dari 13 ribu mencerminkan jumlah dapur yang tercatat dalam basis data BGN, namun dengan tingkat kesiapan yang berbeda-beda. Sebagian masih dalam proses verifikasi, sebagian telah selesai pendaftaran tetapi belum otomatis aktif.

"Jadi sempat ramai seolah-olah kita membuka sekitar 13 ribu dapur. Bukan. Sudah ada di data kita sekitar 13 ribu lebih dapur yang statusnya berbeda-beda. Ada yang masih berproses, ada juga yang sudah selesai," kata Sudaryono.

Hasil pemetaan dan target aktivasi

BGN telah memadankan data dapur dengan data prevalensi stunting dari Kementerian Kesehatan. Hasil overlay menunjukkan sekitar 1.700 dapur siap beroperasi.

Pemerintah menargetkan aktivasi sekitar 300 dapur secara bertahap pada pekan depan. Aktivasi awal akan diprioritaskan di wilayah dengan angka stunting tinggi dan keterbatasan akses layanan.

• Papua
• Nusa Tenggara Timur
• Nias
• Maluku
• Maluku Utara

Penyisiran data penerima dan tata kelola

Selain verifikasi dapur, BGN melakukan penyisiran data penerima manfaat untuk memastikan MBG tepat sasaran. Proses penyisiran berjalan paralel dengan verifikasi kesiapan dapur di berbagai daerah.

Sudaryono juga memperingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap pihak yang mengaku dapat mempercepat penetapan atau pengajuan dapur MBG.

"Kalau ada orang mengaku bisa membantu, saya pastikan bohong. Semua kita by system dan semuanya transparan," tegas Sudaryono.

Rapat koordinasi dan langkah lanjutan

Rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan membahas percepatan pelaksanaan MBG, penuntasan layanan di wilayah tertinggal-terdepan-terluar (3T), sinkronisasi data penerima, dan perbaikan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dengan langkah verifikasi dan prioritas area, pemerintah berupaya memastikan program MBG berjalan efektif dan menyasar anak-anak serta keluarga di daerah yang paling membutuhkan.