Azis Subekti: Koeksistensi Jadi Paradigma Baru Mengelola Konflik
Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti menyerukan penggantian paradigma kemenangan mutlak dengan koeksistensi dalam menangani konflik global, Minggu, 26 Juli 2026. Menurutnya, keterhubungan ekonomi, teknologi, energi, dan informasi membuat dampak sengketa meluas melintasi batas negara, sehingga kebutuhan utama saat ini adalah mekanisme untuk mengelola persaingan agar tidak berubah menjadi kehancuran bersama.
Koeksistensi sebagai paradigma baru
Azis menjelaskan bahwa koeksistensi tidak berarti menghapus persaingan. Sebaliknya, ia menekankan pentingnya menempatkan persaingan dalam aturan yang memungkinkan semua pihak bertahan dan menjalankan kepentingannya. Perubahan pandangan itu diutarakan dalam catatan berjudul "Dari Paradigma Kemenangan Menuju Paradigma Koeksistensi".
"Semua pihak dapat menyerang. Tetapi semakin sedikit pihak yang mampu menang secara mutlak,"
— Azis Subekti
Ancaman lintas-batas
Azis menyoroti beragam ancaman yang kini berdampak lintas sektor. Ia memberi contoh penggunaan drone berbiaya rendah yang mampu merusak fasilitas bernilai tinggi. Selain itu, serangan siber bisa melumpuhkan pelayanan publik dan sistem keuangan tanpa perlu konfrontasi militer langsung. Dampak konflik di satu kawasan, menurut Azis, bisa memengaruhi harga energi, perdagangan, keamanan digital, dan kehidupan masyarakat di negara lain.
Isu global lain yang menuntut kerja sama
Selain konflik bersenjata dan ancaman siber, Azis juga menyebut perubahan iklim, pandemi, dan perkembangan kecerdasan buatan sebagai tantangan bersama yang memerlukan respons kolektif. Ia menilai keamanan global tidak cukup dibangun melalui kekuatan dan dominasi semata; diperlukan kapasitas untuk mengelola persaingan secara berkelanjutan.
"Koeksistensi bukanlah akhir persaingan. Ia bukan utopia yang menghapus perbedaan,"
— Azis Subekti
Diplomasi dan tata kelola AI
Azis mengaitkan pandangannya dengan langkah-langkah diplomatik yang sedang berjalan. Ia mencatat ketegangan di beberapa kawasan, seperti situasi di sekitar Selat Hormuz, dan upaya internasional menghentikan perang melalui jalur diplomasi. Azis juga menyinggung penyelenggaraan Dialog Global Tata Kelola Kecerdasan Buatan oleh PBB di Jenewa pada awal Juli 2026 sebagai bentuk upaya kolektif merumuskan aturan bersama untuk teknologi baru.
Harapan dan implikasi
Azis berharap komunitas internasional mempercepat perluasan kerja sama, terutama dibandingkan laju pengembangan kemampuan saling menghancurkan. Menurutnya, penekanan pada koeksistensi membuka ruang bagi penyusunan aturan dan mekanisme yang mampu menahan eskalasi konflik sambil menjaga kepentingan tiap pihak.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Kemenbud Usulkan Tari Zapin ke UNESCO untuk Perkuat Pelestarian
Kementerian Kebudayaan mengusulkan Tari Zapin ke UNESCO (29 Sept 2026) untuk memperkuat pelestarian lintas g...
Korlantas Buka Layanan Blokir ETLE di Samsat Seluruh Indonesia
Korlantas membuka layanan pengurusan blokir ETLE langsung di Samsat mulai 30 September 2026 untuk memudahkan...
STNK Digital Resmi Berlaku, Pengendara Tak Perlu Bawa STNK Fisik
Korlantas luncurkan STNK Digital lewat aplikasi Digital Korlantas; dokumen elektronik ini setara hukum denga...
Basarnas Alihkan Pencarian Jurnalis ke Operasi SAR Rutin
Basarnas tetap melanjutkan pencarian lima jurnalis lewat operasi SAR rutin; pencarian berlangsung 24 jam ses...
Wamensos Dorong Pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan
Wamensos mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan; Pemkab sediakan lahan 8,1 ha untuk m...
Menko Pangan Tawarkan Insentif Karbon untuk Investor Hijau
Menko Pangan Zulkifli Hasan tawarkan insentif pasar karbon untuk tarik investasi hijau di sektor pangan, sam...