DPRD Sumut Awasi 42 Paket Pekerjaan BWS Sumatera II 2026

MEDAN — Komisi D DPRD Sumatera Utara menegaskan akan mengawal pelaksanaan 42 paket pekerjaan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II Tahun Anggaran 2026. Pengawasan dilakukan agar anggaran yang bersumber dari APBN benar-benar dipakai untuk mengatasi banjir, bukan sekadar mengejar serapan anggaran.

Konteks dan alasan pengawasan

Sekretaris Komisi D DPRD Sumut dari Fraksi NasDem, Defri Noval Pasaribu, mengatakan pengawasan penting mengingat selama ini DPRD menerima penjelasan bahwa keterbatasan anggaran pemeliharaan menyebabkan normalisasi sungai belum optimal. Fokus pengawasan terutama ditujukan untuk memitigasi dan meminimalkan banjir di Kota Medan.

Dalam beberapa kali rapat dengar pendapat dengan BWS, baik dihadiri kepala balai maupun pejabat yang mewakili, fokus kami selalu bagaimana memitigasi dan meminimalkan banjir, khususnya di Kota Medan.

Akar masalah: normalisasi sungai

Menurut Defri, salah satu akar persoalan banjir adalah minimnya normalisasi sungai. Pembersihan drainase di permukiman tidak efektif bila sungai sebagai saluran utama pembuangan air tidak dinormalisasi secara berkala.

Kalau saluran primer dan sekunder di permukiman sudah bersih, tetapi sungainya tidak mampu menampung debit air, maka banjir akan tetap terjadi. Itu yang menjadi perhatian kami.

Jenis pekerjaan dan prioritas

BWS mengalokasikan 42 paket pekerjaan yang meliputi beragam kegiatan. Komisi D menekankan agar semua paket menjawab masalah teknis di lapangan dan tidak sekadar administratif atau kegiatan yang hanya mengejar serapan anggaran.

• Pengadaan alat berat
• Sewa alat berat untuk pemeliharaan
• Pekerjaan pemeliharaan sungai dan normalisasi
• Pembersihan drainase di kawasan permukiman

Defri menyatakan Komisi D tidak mempermasalahkan adanya paket pengadaan atau sewa alat berat selama peruntukannya tepat dan sesuai kebutuhan lapangan. Yang penting adalah pelaksanaan sesuai rencana dan kontrak.

Peran pengawasan publik

Pengawasan menurut Defri bukan hanya tugas DPRD. Media dan masyarakat juga harus ikut mengawal agar pekerjaan berjalan sesuai perencanaan dan memberi manfaat nyata bagi warga.

Dengan pengawasan ketat sejak awal, DPRD berharap potensi penyimpangan serta pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dapat diminimalkan. Harapannya, anggaran melalui 42 paket ini benar-benar mengurangi risiko banjir dan menjawab kebutuhan masyarakat.